DPRD Dukung 14 Program Prioritas Agung Nugroho, Dampaknya Mulai Dirasakan Warga Pekanbaru

Rabu, 30 September 2026 | 18:02:35 WIB
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho bersama petugas kebersihan saat peluncuran Program Pekanbaru LESTARI beberapa waktu lalu.

PEKANBARU (RA) - Sebanyak 14 program prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho, dinilai mulai memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amril, menyatakan dukungannya terhadap program-program tersebut. Menurutnya, berbagai kebijakan yang dijalankan Pemko menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.

Hal itu terlihat dari perbaikan jalan dan drainase, penanganan banjir dan sampah, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, penguatan UMKM hingga pembenahan lingkungan melalui Program Pekanbaru LESTARI.

"Program Pak Agung bukan hanya sekadar rencana. Masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Jalan diperbaiki, drainase dibenahi, pendidikan dan kesehatan diperhatikan, UMKM didukung, serta persoalan kebersihan dan lingkungan ditangani lebih cepat," kata Roni Amril, Rabu (30/9/2026).

Roni menyampaikan hal tersebut setelah DPRD bersama Pemko Pekanbaru mengesahkan APBD Perubahan Tahun 2026 sebesar Rp3,26 triliun.

Dalam APBD-P tersebut, Pemko Pekanbaru tetap memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. 

Di antaranya bantuan beasiswa, subsidi bunga pinjaman bagi pelaku UMKM, santunan kematian, pelayanan kesehatan, penanganan sampah dan banjir, serta perbaikan jalan dan drainase.

Roni secara khusus mengapresiasi Program Pekanbaru LESTARI yang merupakan singkatan dari Lingkungan Elok, Sehat, Tertata, Aman, Resik dan Indah.

Melalui program tersebut, Pasukan LESTARI telah ditempatkan di seluruh 15 kecamatan. Keberadaan pasukan ini ditujukan untuk mempercepat penanganan sampah, drainase tersumbat dan berbagai persoalan lingkungan di tengah masyarakat.

"Pekanbaru LESTARI merupakan program yang langsung menyentuh lingkungan tempat tinggal masyarakat. Persoalan di kecamatan tidak perlu menunggu terlalu lama karena sudah ada petugas, kendaraan dan perlengkapan yang bisa langsung diturunkan," ujarnya.

Menurut Roni, arah pembangunan di bawah kepemimpinan Agung Nugroho juga ikut memperkuat kepercayaan dunia usaha sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Hal tersebut, kata dia, tercermin dari pertumbuhan ekonomi Pekanbaru pada Triwulan II 2026 yang mencapai 7,39 persen secara tahunan.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian Dalam Negeri, Pekanbaru menempati posisi pertama sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Pekanbaru tercatat berada di atas Batam sebesar 7,28 persen, Surabaya 7,20 persen, Makassar 7,04 persen dan Palopo 6,97 persen. Angka tersebut juga berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.

"Pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara kota-kota di Indonesia tentu menjadi prestasi yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan aktivitas perdagangan, investasi, pembangunan dan UMKM di Pekanbaru terus bergerak," jelas Roni.

Meski demikian, Roni mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada angka statistik. Menurutnya, pemerintah harus memastikan pertumbuhan tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan memberikan manfaat bagi masyarakat kecil.

Karena itu, ia menilai kebijakan dalam APBD-P 2026 yang tetap memberikan perhatian terhadap UMKM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lingkungan sudah berada pada arah yang tepat.

"Kita melihat pembangunan Pekanbaru semakin jelas arahnya. Ekonominya tumbuh, investasinya bergerak, infrastrukturnya dibenahi dan lingkungannya ditata melalui Pekanbaru LESTARI. Program yang baik dan dirasakan masyarakat tentu harus kita dukung," tegasnya.

Di sisi lain, Roni memastikan DPRD Kota Pekanbaru akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh program pemerintah.

Pengawasan tersebut dilakukan agar program berjalan tepat sasaran, transparan dan sesuai aturan. Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera menerjemahkan arahan Wali Kota menjadi pekerjaan nyata di lapangan.

"Setiap rupiah dalam APBD harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan. Empat belas program prioritas ini harus kita kawal bersama agar manfaatnya semakin luas dirasakan warga Pekanbaru," pungkasnya.

Terkini

Terpopuler