BENGKALIS (RA) - Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni kembali melakukan penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sebanyak 41 pejabat dilantik dan dikukuhkan untuk menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas hingga Jabatan Fungsional dengan tugas tambahan.
Pelantikan berlangsung di Ruang Dang Merdu Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin (14/9/2026).
Dari jumlah tersebut, terdapat tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diantaranya Dr. H. Aready yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Bengkalis mendapat amanah baru sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
Kemudian Ed Efendi dipercaya menjabat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis. Sementara Hadi Prasetyo dilantik sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.
Untuk jabatan Administrator, sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya Imran sebagai Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Tuti Andayani sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, Jumiharto sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPP, serta Tri Aprilistari sebagai Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Penghargaan dan Pemberhentian BKPP.
Selanjutnya Mohammad Safrizal, dipercaya sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sedangkan Munira, menjabat Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
Pada jabatan Pengawas dan jabatan lainnya, Bupati Kasmarni juga melantik sejumlah pejabat, di antaranya Yana Melia sebagai Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan Mandau.
Joko Hendri Sukmana sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Indra, sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat Dinas Perhubungan.
Kemudian Bendri sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Khairul Saleh, sebagai Kepala UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bathin Solapan; serta Rudy Handoko sebagai Kepala UPT Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan Pinggir.
Selanjutnya Ardiansyah sebagai Kepala Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan BPKAD, Honest Nazaldi sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kantor Camat Bantan, dan Hazazi Akbar, sebagai Lurah Babussalam Kecamatan Mandau.
Dedi Dhamhudi dipercaya sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya Kantor Camat Pinggir. Bambang Supriyanto sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Bukit Batu.
Kemudian Muhammad sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau, Harzulkifli sebagai Kepala UPT Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kecamatan Mandau, serta Sri Rahayu, S, sebagai Kepala UPT Rumah Penampungan Sementara Tuna Sosial Kecamatan Bukit Batu.
Selain itu, Ali Rahmad dilantik sebagai Kepala UPT Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Kecamatan Mandau. Wirda Santi, sebagai Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis.
Muhammad Yusuf sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan pada Sekretariat Kantor Camat Bantan, Juprizal, sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya Kantor Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau, Zulkifli, sebagai Sekretaris Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau.
Kemudian Jernita Simanullang, sebagai Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kantor Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau, Desriyanti sebagai Sekretaris Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau, Jantrin Tobing sebagai Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kantor Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau, serta Heri Setyawan sebagai Sekretaris Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau.
Selain pejabat struktural, Bupati Kasmarni juga menetapkan sejumlah pejabat fungsional dengan tugas tambahan.
Di antaranya dr. T. Agusta Meisal sebagai Dokter Ahli Madya yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Meskom Kecamatan Bengkalis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
Kemudian dr. Fernando, Sp.A sebagai Dokter Ahli Utama pada RSUD Bengkalis; Iswani Asra, Am.Keb., SKM sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda pada UPT Puskesmas Pematang Pudu Kecamatan Mandau, Ns. Mutiara Pertiwi, S.Kep sebagai Administrator Kesehatan Ahli Madya pada RSUD Bengkalis.
Selanjutnya Lely Ira Prativi Dalimunthe, A.Md.AFM., SKM sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda pada UPT Puskesmas Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan, Kharlina Adelista, sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada BKPP Bengkalis.
Selain itu, Desi Andriani, Amd.Keb., Jasmaidar Caniago, Amd.Keb., dan Rozita, Amd.Keb. masing-masing ditetapkan sebagai Bidan Terampil pada UPT Puskesmas Muara Basung, UPT Puskesmas Sebangar, dan UPT Puskesmas Serai Wangi.
Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar agenda rutin birokrasi. Menurutnya, penataan jabatan merupakan bagian dari upaya memastikan roda pemerintahan berjalan dengan kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada kinerja nyata.
Ia menyebutkan, proses pengisian jabatan dilakukan melalui evaluasi kinerja dan uji kompetensi atau fit and proper test. Penempatan pejabat mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi serta kebutuhan organisasi dengan prinsip the right man on the right place.
“Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab. Semakin besar kewenangan, semakin kuat tuntutan untuk menghadirkan kinerja, integritas, dan keteladanan,” tegas Kasmarni.
Kasmarni juga mengingatkan seluruh pejabat agar meninggalkan budaya kerja yang hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi atau sekadar menggugurkan kewajiban.
Menurutnya, keberhasilan seorang pejabat tidak dapat hanya diukur dari tebalnya laporan maupun besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar dampak program tersebut dirasakan masyarakat.
Ia menekankan setidaknya ada tiga indikator penting dalam mengukur keberhasilan birokrasi.
“Pertama, penyelesaian masalah, yakni seberapa banyak persoalan masyarakat yang mampu diselesaikan pemerintah. Kedua, kecerdasan pelayanan, yaitu seberapa cepat perbaikan dan inovasi pelayanan publik diterapkan. Ketiga, hasil yang terukur, di mana setiap program harus memiliki output, outcome dan impact yang jelas serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Bupati.
Ia menjelaskan untuk menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks, mulai dari keterbatasan ruang fiskal, perkembangan teknologi hingga masyarakat yang semakin kritis, Kasmarni meminta jajaran birokrasi Bengkalis tidak terjebak dalam zona nyaman dan rutinitas.
“Birokrasi harus lebih cepat, responsif dan adaptif,” pesannya.
Selain kompetensi dan inovasi, Kasmarni juga memberikan penekanan kuat terhadap pentingnya menjaga integritas dan etika kepemimpinan.
Ia mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar amanah yang diberikan tidak hanya dipandang sebagai peningkatan jabatan, tetapi sebagai tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah.