RIAU (RA) - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) memastikan telah menuntaskan pembayaran hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025.
Hal ini terkait kegiatan rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin atas Jalan dan Jembatan pada UPT Jalan dan Jembatan di Riau.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR-PKPP Zulfahmi menanggapi beredarnya beberapa informasi terkait tidak ditindaklanjutinya hasil temuan BPK soal pengerjaan infrastruktur tersebut.
“Sudah, tentunya sudah ditindaklanjuti. Bahkan, informasi itu sudah kami tuntaskan dengan telah melakukan pembayaran terkait adanya dugaan kelebihan bayar di UPT Jalan dan Jembatan,” kata Zulfahmi, Senin (7/9/2026).
Sebagai bukti komitmennya, pihak Dinas PUPR-PKPP juga telah mengkoordinasikan dengan seluruh UPT untuk menindaklanjuti sesuai aturan dan ketentuan berlaku. Dan sampai saat ini, temuan tersebut sudah clear dan dituntaskan kelebihan bayarnya.
Hal itu diwujudkan dengan surat tertulis nomor 700-1el/ PUPR-PKPP' SERRE 11056 yang berisi upaya menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor : 14.B/T/LHP/DJPKN-V.PEK/PPD.01/05/2026 Tanggal : 29 Mei 2026.
Surat tersebut juga berisi komitmen untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp440.007.404,16. Pembayaran ini dilakukan atas kekurangan volume pekerjaan kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin atas Jalan dan Jembatan.
“Jadi ya tidak benar jika hasil temuan BPK itu tidak ditindaklanjuti. Kita tentunya menghormati proses audit yang dilakukan. Begitu juga kita berkomitmen untuk segera menindaklanjutinya sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.” katanya.
Seperti yang berkembang di beberapa media online disebutkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau menemukan masalah dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah (JJW) yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau pada 2025.
Hasil pemeriksaan uji petik BPK menemukan 278 titik pekerjaan pada 13 ruas jalan tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang seharusnya.
Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian negara yang dihitung mencapai Rp440.007.404,16. Berdasarkan hal itu, pihak Dinas PUPR-PKPP menindaklanjuti dan telah membayarkan kelebihan bayar yang dimaksud sesuai mekanisme dan aturan di pemerintahan.