ROHIL (RA) - Bupati Rokan Hilir (Rohil) H. Bistamam mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara virtual yang digelar Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (13/5/2026).
Rapat bertajuk REBOAN (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kemendagri) tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Otda Kemendagri dan diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam kegiatan itu, Bupati H. Bistamam didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil Fauzi Efrizal, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Forum REBOAN menjadi sarana komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk membahas berbagai persoalan penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa agenda yang dibahas di antaranya evaluasi kualitas pelayanan Ditjen Otda kepada pemerintah daerah, inventarisasi dukungan terhadap pelaksanaan tugas kepala daerah, serta pembahasan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rakornas tersebut diikuti secara terbatas oleh 10 kepala daerah, yakni Bupati Rokan Hilir, Bupati Nias Barat, Bupati Bulukumba, Bupati Tambrauw, Bupati Bangkalan, serta Wali Kota Pontianak, Sibolga, Padang Panjang, Parepare, dan Kediri.
Selain itu, rapat juga melibatkan sekretaris jenderal atau sekretaris dari 10 kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, hingga Badan Gizi Nasional. Turut hadir pula perwakilan delapan biro pemerintahan provinsi, sembilan asisten pemerintahan kabupaten/kota, serta jajaran direktur di lingkungan Kemendagri.
Usai mengikuti rapat, Bupati H. Bistamam menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Kami menyambut baik forum interaktif REBOAN ini. Pemkab Rohil berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan responsif. Sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir," ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai masukan dan usulan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir akan disampaikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebagai tindak lanjut hasil pembahasan dalam Rakornas tersebut.
Sementara itu, Sekda Rohil Fauzi Efrizal mengatakan keikutsertaan seluruh kepala OPD bertujuan agar berbagai kendala regulasi yang dihadapi di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
"Seluruh kepala OPD kami libatkan agar proses evaluasi bisa dilakukan secara cepat. Dengan begitu, berbagai hambatan birokrasi dapat segera diatasi sehingga pelayanan publik kepada masyarakat menjadi lebih efektif, transparan, dan optimal," kata Fauzi.
Melalui forum REBOAN, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap sinergi dengan pemerintah pusat maupun kementerian/lembaga terkait semakin kuat guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.