PEKANBARU (RA) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, terus berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggandeng kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hingga tingkat rukun warga (RW) untuk melakukan pendataan dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho usai menerima data PKB dari Pemprov Riau di Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Senin (8/6/2026), mengatakan, upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau dalam menggali potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto memberikan apresiasi atas capaian peningkatan PAD Kota Pekanbaru yang dinilai cukup signifikan dibandingkan sejumlah daerah lainnya.
"Kami berkolaborasi dengan Pemprov Riau untuk mencari dan menggali potensi PAD, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Plt Gubernur mengapresiasi karena peningkatan PAD Kota Pekanbaru cukup signifikan," kata Wako Agung.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari sistem jemput bola yang telah disiapkan Pemko Pekanbaru. Tidak hanya melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu, pemko juga memberdayakan kader PKK yang berada langsung di lingkungan masyarakat.
Setiap RW telah memiliki ASN pendamping melalui Program Satu ASN Satu RW. Selain itu, kader PKK yang berdomisili di wilayah tersebut juga diberi peran aktif untuk melakukan pendataan, sosialisasi, dan edukasi terkait kewajiban perpajakan.
"Kader PKK yang tinggal di lingkungan setempat lebih memahami kondisi masyarakat. Mereka dapat melakukan pendataan sekaligus menyampaikan informasi terkait pajak kendaraan bermotor secara langsung kepada warga," jelas Agung.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Kader PKK juga akan memberikan informasi mengenai proses mutasi kendaraan berpelat luar daerah agar beralih menjadi kendaraan berpelat Pekanbaru.
"Selain itu, kader PKK juga berperan menyampaikan informasi mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang dilaksanakan pemerintah. Sehingga, masyarakat yang memiliki tunggakan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut," sebut Agung.
Pemko Pekanbaru juga berupaya mempermudah akses pelayanan pembayaran pajak kendaraan. Warga dapat memperoleh pendampingan hingga diarahkan untuk mengurus administrasi di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) maupun melalui layanan Samsat yang tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Untuk mendorong optimalisasi program tersebut, Pemko Pekanbaru berencana memberikan insentif kepada kader PKK yang terlibat dalam kegiatan pendataan dan sosialisasi pajak.
"Kami akan memberikan insentif kepada kader PKK. Agar, mereka dapat bekerja maksimal, turun langsung dari rumah ke rumah, sekaligus mengetahui kondisi masyarakat di wilayah tempat mereka tinggal," tutur Agung.
Langkah yang diterapkan Pemko Pekanbaru mendapat apresiasi dari Plt Gubernur Riau. Bahkan, upaya Pemko Pekanbaru akan dijadikan contoh bagi kabupaten dan kota lain di Provinsi Riau.
"Plt Gubernur mengapresiasi langkah yang kami lakukan. Bahkan, beliau mendorong agar pola seperti ini dapat diterapkan di daerah lain guna meningkatkan PAD secara keseluruhan di Provinsi Riau," pungkasnya.