RIAU (RA) - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat asal Riau, Achmad, meminta PT Pertamina meningkatkan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM subsidi, agar tidak disalahgunakan oleh pihak industri.
Hal itu disampaikan Achmad saat melakukan kunjungan kerja sekaligus reses di Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu, Selasa (5/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Achmad menyerap berbagai aspirasi dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, mulai dari Bupati Anton, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga para camat.
"Kita harapkan hal-hal yang menjadi proporsi APBN bisa terakomodir. Aspirasi dari Pemkab Rokan Hulu akan kita perjuangkan dan programkan agar pembangunan tetap berjalan meski APBD terbatas," ujar Achmad.
Selain membahas pembangunan daerah, Achmad juga menyoroti kepanikan masyarakat terhadap ketersediaan BBM yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
Menurutnya, kondisi tersebut dipicu isu kenaikan harga BBM yang menyebabkan panic buying di tengah masyarakat.
"Pada prinsipnya stok BBM cukup. Masyarakat tidak perlu panik, namun karena adanya isu kenaikan harga, terjadi pembelian berlebihan," jelasnya.
Ia meminta pemerintah daerah dan pihak terkait memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan.
Achmad juga menilai antrean BBM tidak sepenuhnya disebabkan kelangkaan, melainkan faktor distribusi, seperti keterbatasan armada pengangkut.
"Ketika distribusi terlambat, muncul kesan kelangkaan. Padahal sebenarnya stok ada, hanya armada pengangkut yang perlu ditambah," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.
"Pertamina harus meningkatkan pengawasan. Jangan sampai BBM subsidi digunakan untuk kepentingan industri, apalagi di Riau yang banyak sektor perkebunan," tegasnya.
Achmad berharap dengan pengawasan yang lebih baik serta distribusi yang lancar, ketersediaan BBM di masyarakat tetap terjaga dan tidak menimbulkan kepanikan.