RIAU (RA) - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 melaksanakan audiensi ke Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026). Audiensi tersebut dipimpin Ketua Pansus LKPJ, Androy Aderianda, dalam rangka menyampaikan perkembangan pembahasan LKPJ yang kini hampir rampung.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil Ketua Pansus Indra Gunawan Eet serta anggota Pansus, yakni Soniwati, Robin P Hutagalung, Evi Juliana, Zulhendri, Samsuri Daris, Monang Eliezer Pasaribu, Sumardany Zirnata, Fairus, dan Diski.
Rombongan Pansus diterima langsung oleh Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, didampingi Kepala BPKAD Provinsi Riau Indra, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Riau Jhon Armedi Pinem, Biro Hukum, serta jajaran terkait.
''Pembahasan LKPJ Tahun 2025 sudah hampir selesai. Kami telah membahas seluruh OPD dan BUMD, dan rencananya rekomendasi akan disampaikan dalam rapat paripurna pada 20 April 2026,'' ujar Androy.
Secara umum, capaian program pemerintah daerah dinilai telah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Namun demikian, Pansus masih menemukan sejumlah catatan penting, terutama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). ''Masih ada beberapa catatan, khususnya terkait optimalisasi PAD yang perlu menjadi perhatian bersama,'' tegasnya.
Selain itu, Androy juga menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.
''Kami melihat masih ada BUMD yang belum optimal dalam memberikan kontribusi. Bahkan, terdapat transaksi keuangan yang belum sepenuhnya menggunakan perbankan daerah,'' ungkapnya.
Ke depan, seluruh BUMD diharapkan dapat memanfaatkan Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) dalam mendukung penguatan ekonomi daerah.
“Ke depan, kami mendorong agar seluruh transaksi keuangan BUMD dapat menggunakan BRK Syariah sebagai bank daerah,” tambah Androy.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menyampaikan, apresiasi terhadap kinerja Pansus dalam membahas LKPJ secara komprehensif.
“Kami mengapresiasi kerja Pansus dan mendukung penuh seluruh rekomendasi yang disampaikan demi kemajuan Provinsi Riau,” ujarnya.
Dikatakannya, pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai catatan yang disampaikan sebagai bagian dari upaya perbaikan ke depan.
“Rekomendasi ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami, terutama dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,” kata SF Hariyanto.
Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah.
“Kami berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah terus terjalin dengan baik, sehingga pembangunan di Riau dapat berjalan lebih optimal,” tutupnya.
Audiensi ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus memastikan rekomendasi LKPJ dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja OPD dan pertumbuhan PAD. (Adv DPRD Riau)