PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pekerjaan Umun Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) merespon cepat keluhan masyarakat Kabupaten Siak.
Khususnya pada kerusakan ruas jalan provinsi Simpang Minas - Simpang Pemda - Simpang Tualang Timur.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPRPKPP Riau Thomas Larfo Dimeira menyebutkan pihaknya telah menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak pasca aksi demontrasi penutupan jalan di Simpang Perawanb.
"Pertemuan ini dilaksanakan sebagai bentuk respon cepat pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang menuntut percepatan perbaikan kerusakan jalan sepanjang kurang lebih 3,8 kilometer pada ruas jalan provinsi Simpang Minas - Simpang Pemda - Simpang Tualang Timur," kata Thomas, Kamis (16/4/2026).
Dikatakan Thomas, dari hasil pertemuan tersebut disepakati beberapa hal. Diantaranya perbaikan jalan akan dikerjakan dengan metode rigid beton.
"Akan segera dikerjakan dengan metode rigid beton sepanjang 1 kilometer. Target paling cepat dimulai pada akhir Mei 2026," katanya.
Sementara untuk sisa kerusakan sepanjang kurang lebih 2,8 kilometer, dikatakan Thomas, akan diupayakan melalui optimalisasi partisipasi pihak swasta atau perusahaan.
"Tentu kita juga meminta pihak swasta dan perusahaan yang beroperasi di Siak untuk ikut terlibat. Karena ruas jalan ini sering kali dilintasi oleh truk perusahaan," ungkapnya.
Namun, apabila kondisi anggaran Pendapatan Pemprov Riau mengalami perbaikan, maka Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau akan memprioritaskan penanganan menyeluruh terhadap kerusakan jalan pada ruas tersebut.
Kemudian, dikatakan Thomas, dalam pelaksanaan teknis di lapangan, penentuan titik prioritas pekerjaan akan melibatkan masukan dari masyarakat setempat.
"Tentunya kita menerima masukan dan melibatkan masyarakat. Karena masyarakat yang akan menggunakan jalannya, segala kondisinya pasti masyarakat lebih tahu," katanya.
Thomas berharap dengan sinergi yang terlibat dapat menghadirkan solusi nyata bagi peningkatan kenyamanan berlalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
"Melalui kesepakatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dapat segera menghadirkan solusi nyata demi kelancaran akses transportasi serta peningkatan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan," pungkasnya.