PEKANBARU (RA) - Tragedi bunuh diri yang dilakukan seorang anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) karena diduga tidak mampu membeli buku menjadi pukulan telak bagi nurani bangsa. Peristiwa memilukan ini dinilai bukan sekadar tragedi individual, melainkan gambaran krisis sosial yang lebih dalam dan sistemik.
Akademisi Riau, Dr M Rawa El Amady, menyebut peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan berlapis yang melibatkan persoalan struktural, ekonomi, hingga lemahnya ketahanan sosial di tingkat lokal.
"Ini bukan hanya soal kemiskinan ekonomi, tetapi bentuk nyata kekerasan struktural yang merenggut harapan hidup paling dasar seorang anak," ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Menurutnya, terdapat tiga lapisan utama yang saling berkelindan dalam tragedi ini. Pertama, kemiskinan struktural (structural violence).
Ia menilai kemiskinan di pedesaan bukan semata kondisi alamiah, melainkan hasil rekayasa struktur negara, politik, budaya paternalistik, dan sistem ekonomi yang timpang. Sumber daya alam yang seharusnya menopang kehidupan masyarakat lokal justru dikuasai segelintir kelompok melalui mekanisme yang sarat kepentingan.
"Negara yang seharusnya menjadi pelindung, dalam banyak kasus justru menjadi perpanjangan tangan penguasaan lahan dan sumber daya. Ketimpangan yang tajam menciptakan rasa ketidakadilan mendalam dan perasaan tak lagi punya tempat mengadu," jelasnya.
Beban psikologis ini, lanjutnya, tidak hanya dirasakan orang tua, tetapi juga anak-anak yang peka terhadap kondisi keluarga. Ketika akses terhadap sumber daya tertutup, rasa keterasingan tumbuh dan berujung pada keputusasaan.
Kedua, lanjut Dr Rawa, pemaksaan ekonomi pasar dan erosi modal sosial. Transisi dari ekonomi subsisten berbasis kekerabatan menuju ekonomi pasar yang kaku dinilai meminggirkan kelompok rentan. Seluruh aspek kehidupan diukur dengan uang, sementara akses memperoleh uang justru tertutup bagi masyarakat marginal.
Akibatnya, nilai gotong royong sebagai jaring pengaman sosial terkikis oleh individualisme. Hubungan sosial menjadi transaksional, dan institusi tradisional seperti keluarga besar serta lembaga keagamaan kehilangan daya penyangga harapan.
"Ketika modal sosial runtuh, masyarakat kehilangan tempat bersandar. Alienasi ini memperberat beban mental, hingga jalan tragis dianggap sebagai satu-satunya opsi," katanya.
Ketiga, Dr Rawa menilai terdapat disrupsi ruang intim dalam rumah tangga. Tekanan ekonomi juga merambah ruang privat keluarga. Orang tua yang tersita energi untuk bertahan hidup kehilangan waktu dan ruang komunikasi dengan anak.
"Anak tumbuh dalam kesunyian di tengah tuntutan ekonomi. Tanpa ruang dialog yang aman, ia merasa harus memikul beban sendiri. Keputusan fatal diambil dalam isolasi," ungkapnya.
Dr Rawa mengatakan bahwa tanggung jawab utama berada di pundak negara. Hak atas pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang anak seharusnya dijamin sepenuhnya.
"Kebijakan dari pusat hingga daerah kerap memperkuat penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu, sementara rakyat kecil semakin terpinggirkan," ujarnya.
Ia juga menyoroti peran Rukun Tetangga (RT) sebagai ujung tombak pemerintahan paling bawah. Menurutnya, RT tidak boleh sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi harus memiliki kepekaan sosial terhadap kondisi warganya.
"Dalam tradisi kita, tetangga adalah mata dan telinga yang saling menjaga. Jika seorang anak sampai pada titik putus asa, maka fungsi sosial di lingkungan terdekat patut dipertanyakan," katanya.
Tragedi ini, lanjutnya, harus menjadi momentum meninjau ulang paradigma pembangunan yang abai terhadap manusia. Pemberdayaan masyarakat tidak cukup melalui bantuan uang, tetapi harus mengembalikan akses terhadap sumber daya, memperkuat modal sosial, dan memastikan negara hadir sebagai pelindung.
"Anak itu meninggal bukan hanya karena tidak mampu membeli buku, tetapi karena sistem gagal mencintai yang paling rentan. Tugas kita memastikan struktur sosial dan pengetahuan lokal diperkuat, bukan dihancurkan oleh logika pasar," pungkasnya.