SIAK (RA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menegaskan bahwa program beasiswa tetap menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026.
Beasiswa jalur prestasi hingga program beasiswa Program Keluarga Harapan (PKH) dipastikan tetap berjalan, sekaligus meluruskan isu penghapusan beasiswa yang sempat beredar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar, mengatakan anggaran beasiswa 2026 telah disiapkan sekitar Rp 35 miliar dan masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah.
"Program beasiswa bagi mahasiswa Siak tetap ada dan sudah masuk dalam perencanaan tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 35 miliar, dialokasikan melalui Bagian Kesra untuk program Betunas dan PKH, serta di Dinas Pendidikan untuk beasiswa Guru PAUD," kata Mahadar, Senin (2/2/2026).
Meski demikian, Mahadar menjelaskan khusus untuk beasiswa PKH, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian skema penyaluran dan evaluasi menyeluruh sesuai kondisi keuangan daerah.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi kebocoran dan ketidakefisienan anggaran.
"Masih banyak anak-anak Siak yang sangat membutuhkan beasiswa, jumlahnya ribuan, dan mereka belum tentu masuk dalam data PKH. Ini yang sedang kami tertibkan sebelum membuka kembali penerimaan," ujarnya.
Ia mengungkapkan, evaluasi program beasiswa PKH sebelumnya telah dilakukan dengan melibatkan inspektorat dan pihak kampus.
Dari hasil evaluasi, ditemukan adanya penerima beasiswa PKH yang memperoleh total bantuan hingga lebih dari Rp 100 juta per tahun.
Sebagai perbandingan, seorang mahasiswa penerima PKH bisa memperoleh bantuan sekitar Rp 3-10 juta per bulan, termasuk pembayaran langsung ke kampus.
Sementara itu, penerima beasiswa jalur prestasi hanya menerima sekitar Rp 1 juta per tahun. Kondisi ini dinilai menimbulkan ketimpangan dan berpotensi tidak tepat sasaran.
"Temuan seperti ini harus kami evaluasi secara menyeluruh. Pesan utama Ibu Bupati jelas, beasiswa harus adil, tepat sasaran, dan transparan," tegas Mahadar.
Mahadar memastikan, program beasiswa tetap menjadi prioritas Pemkab Siak.
Namun, setiap penggunaan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.
"Ibu Bupati meminta agar program beasiswa tetap berjalan pada 2026, termasuk penataan kewajiban dan mekanisme bagi mahasiswa penerima beasiswa PKH," pungkasnya.