JAKARTA (RA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa transformasi kelembagaan DPR tidak bisa dilakukan secara instan.
Menurutnya, pembenahan parlemen harus dijalankan dengan konsistensi jangka panjang serta perencanaan yang matang, baik dari sisi teknis maupun substansi.
"Transformasi DPR ini betul-betul niat baik, tetapi memang perlu waktu, tidak bisa cepat. Banyak hal yang bertahap kami benahi," ujar Puan dalam forum Ngariung Bareng DPR: Refleksi Akhir Tahun di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025) kemarin.
Puan mencontohkan berbagai langkah pembenahan, mulai dari penataan kawasan bebas rokok, peningkatan standar keamanan gedung, hingga perbaikan tata kelola internal.
Kebijakan moratorium perjalanan luar negeri anggota DPR juga tetap diberlakukan secara ketat, kecuali untuk misi diplomasi yang wajib dihadiri pimpinan DPR.
Ia menegaskan DPR terbuka terhadap kritik, selama disampaikan secara objektif dan tidak memecah belah.
Dalam acara tersebut, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto, sejumlah pimpinan AKD, Sekjen DPR Indra Iskandar, dan Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan.
Puan berharap hubungan DPR dan media semakin konstruktif pada 2026. Ia memastikan evaluasi fasilitas, tunjangan, dan tata kelola internal tetap menjadi agenda pembenahan kelembagaan.
"Saya mohon dukungan media untuk proses transformasi DPR. Semoga tahun depan hubungan kita semakin baik," kata Puan.
Ia menekankan pentingnya kedekatan dan komunikasi yang sehat antara DPR dan wartawan untuk mencegah kesalahpahaman serta menjaga kualitas informasi politik di ruang publik.
"DPR dan media itu seperti keluarga besar. Beda pendapat itu wajar, tapi tetap perlu ruang dialog," ujar Puan yang mengawali sambutan dengan mengajak peserta mendoakan masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi.