PELALAWAN (RA) - Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan saat ini dibawah kepemimpinan Bupati HM.Harris dan Wakil Bupati Pelalawan Drs.H.Zardewan,MM bertekad akan terus berbenah dan melakukan berbagai Inovasi dalam menjalankan roda Pemerintahan
Visi pembangunan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 - 2021 yakni Inonasi Menuju Pelalawan Emas Ekonomi Mandiri Aman dan Sejahtera.Adapun makna dari visi tersebut adalah pembangunan yang didorong upaya,gerakan dan prakarsa inovatif menuju Kabupaten Pelalawan yang mandiri dalam ekonomi,aman dan sejahtera dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.Mandiri dalam ekonomi berarti memiliki komitmen dan konsistensi yang tinggi untuk memberdayakan kemampuan dan sumberdaya Daerah.
Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :
Pertama, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul,beriman bertaqwa dan berbudaya melayu. Dua, Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan. Tiga, Meningkatkan penguatan sistem Inovasi untuk mendukung perekonomian daerah yang kuat dan berdaya saing tinggi. Empat, Meningkatkan pembangunan infrastruktur. Lima, Meningkatkan kinerja birokrasi dan otonomi desa. Enam, Meningkatkan investasi dan pengelolaan sumberdaya unggulan daerah berbasis kerakyatan dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Dan Tujuh, Menciptakan ketertiban dan keamanan.
Bupati HM.Harris berharap agar Seluruh Satker bisa mendukung program Pemerintah yang lebih baik terutama meanjutkan 7 program strategis yang telah dilakukan sebelumnya. " Kita butuh team work yang mamou bekerja dalam mencapai tujuan.Tentunya RPJMD yang di buat berorientasi dengan program Pusat," sebutnya.
Melalui visi pembangunan Inovasi Menuju Pelalawan Emas yang menjadi arah kebijakan Pemkab Pelalawan tahun 2016 - 2021 dengan tetap meneruskan 7 program starategis yakni Pelalawan Cerdas,Pelalawan Sehat,Pelalawan Terang,Pelalawan Lancar,Pelalawan Makmur,Pelalawan Eksotis dan Pelalawan Inovatif diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dimasa yang akan datang dengan tetap bermuara kepada Ekonomi Mandiri Aman dan Sejahtera (Emas).
Sebelumnya,dalam Forum Bupati HM.Harris menyebutkan SKPD merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja atau renja SKPD, yang muaranya pada rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD dan RAPBD.
"Saya ingin forum SKPD ini dapat menjamin keterlibatan semua elemen masyarakat sesuai yang telah diatur Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 ditambah mekanisme lainnya," ujar Dia.
Diingatkan Bupati, setiap SKPD, dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahun 2017 harus sejalan arah pembangunan dan fokus sasaran pembangunan tahun 2017, dengan berpedoman kepada hasil evaluasi dan capaian RPJMD 2011-2016 dan isu strategis sebagaimana termuat dalam naskah akademis RPJMD 2016-2021 Inovasi menuju Pelalawan Emas.
Forum SKPD juga sambung mantan Ketua DPRD Pelalawan dua periode ini, merupakan langkah awal dalam penyusunan rencana kerja pemerintah 2017. Maka forum ini benar-benar dipergunakan untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang efektif, efesien, berdaya guna dalam mengunakan sumber daya pendanaan.
Bupati juga menekankan, pemerintah memang diwajibkan efektif, efesien, dalam mengunakan pendanaan. Sebab jika dilihat kondisi hari ini, dimana perekonomian dunia dan nasional kurang mendukung, kondisi ini membuat pendapatan dari hasil alam berkurang.
"Saya prediksi kemampuan keuangan daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan,"bebernya.
Forum SKPD sebagai leading sektor kegiatan memaparkan, membahas usulan kecamatan, dan mempertajam rencana kerja Badan/Dinas/Kantor/Bagian.
Disamping memenuhi tuntutan pendekatan aspek perencanaan sesuai perundangan yang berlaku, kegiatan ini, juga membuat perencanaan pembangunan semangkin terarah, terukur, dengan memperkuat indikator kinerja setiap program/kegiatan serta menetapkan target capaianya. Tentunya masih dalam bingkai pada tujuh program strategis.
Dikatakannya juga, efesiensi anggaran terkait adanya pengurangan DBH. Selain melakukan efisiensi dan efektivitas belanja dalam mengantisipasi keterbatasan penerimaan APBD,kepada masing satker untuk mengambil langkah-langkah dalam mendapatkan pebiayaan pembangunan, baik dari APBD Provinsi, APBN, maupun menggalang dukungan dari CSR perusahaan.
Disamping itu bupati, juga menginstruksikan kepada satker untuk meningkatkan komunikasi dengan stakeholder masing-masing, serta produktif dan disiplin dalam mengajukan usulan.
"SKPD harus juga proaktif mencari jaringan informasi, jangan hanya menunggu, tapi kejar peluang,"pungkas Bupati.