JAKARTA (RA) - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, meminta pemerintah benar-benar mengoptimalkan kenaikan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Kemendagri, ATR/BPN, dan DKPP di Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Deddy menyoroti rencana efisiensi Rp269 triliun yang batal dilakukan. Menurutnya, keputusan itu bisa meredakan keresahan publik.
"Kalau betul tidak dipotong, kita bisa bernapas lega. Itu sangat membantu ekonomi masyarakat dan menekan kemungkinan kemarahan publik seperti waktu-waktu lalu," ujarnya.
Politikus PDIP itu juga menyoroti lonjakan anggaran ATR/BPN dari Rp4,4 triliun ke Rp9,4 triliun.
Ia meminta agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diperkuat, khususnya di daerah pemilihannya, dan tindak lanjut program pertanahan diperjelas.
Untuk Kemendagri yang anggarannya naik dari Rp2 triliun menjadi Rp7 triliun, Deddy mengingatkan agar program pembinaan kapasitas Pemda dan desa tidak hanya seremonial.
"Tujuannya agar daerah dengan fiskal lemah bisa terdorong meningkatkan PAD," tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar lebih aktif sebagai simpul koordinasi lintas kementerian. Menurutnya, pembangunan wilayah perbatasan tak boleh lagi terpinggirkan.
Terkait dana otonomi khusus (Otsus) Papua dan Aceh, Deddy meminta pemerintah memastikan tidak ada pemangkasan demi menjaga stabilitas sosial dan politik.