JAKARTA (RA) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Alimudin Kolatlena, menegaskan komitmen fraksinya untuk mendukung evaluasi tunjangan anggota DPR RI menyusul gelombang protes masyarakat.
Pernyataan ini sejalan dengan sikap Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, yang menyatakan kesiapan meninjau ulang tunjangan anggota dewan demi merespons keluhan rakyat.
Alimudin mengungkapkan bahwa Fraksi Gerindra memahami keresahan masyarakat atas isu kenaikan tunjangan, termasuk tunjangan perumahan, yang memicu aksi unjuk rasa di berbagai daerah.
"Kami tidak tuli terhadap suara rakyat. Sebagai wakil rakyat, tugas kami adalah memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat," katat Alimudin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/8/2025).
Menurut Alimudin, evaluasi tunjangan bukan sekadar respons terhadap tekanan publik, tetapi juga langkah tepat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR.
Politisi Dapil Maluku ini menyoroti bahwa anggota DPR harus lebih peka terhadap kondisi ekonomi rakyat, terutama di tengah tantangan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Kami di Gerindra ingin memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara bijak dan transparan. Jika ada tunjangan yang dianggap berlebihan, kami siap memangkasnya,” tegas Kolatlena.
Alimudin juga mengapresiasi sikap enam fraksi lain, PDIP, PAN, Golkar, NasDem, PKB, dan PKS yang turut mendukung evaluasi ini. Ia berharap kerja sama lintas fraksi ini dapat menghasilkan keputusan yang konkret dan cepat.
Fraksi Gerindra, lanjut Alimudin, juga mendorong pembahasan yang lebih luas soal efisiensi anggaran DPR. Kolatlena mendorong agar anggaran yang berhasil dihemat dari pemangkasan tunjangan dialihkan untuk program pro-rakyat, seperti bantuan sosial, pendidikan, atau pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.
“Ini saatnya DPR menunjukkan bahwa kami benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkas Alimudin Kolatlena.
Diketahui, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono telag menyampaikan siap meninjau ulang sejumlah tunjangan bagi anggota dewan demi menyikapi keluhan masyarakat yang berujung pada aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.
"Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut," tegas Budisatrio dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Sabtu, kemarin.
Sementara itu, aksi unjuk rasa terkait isu tunjangan DPR masih berlangsung di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran DPR, sekaligus meminta agar kenaikan tunjangan dibatalkan.