PEKANBARU (RA) – Ribuan warga yang bermukim di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Riau, Senin (21/7/2025). Mereka menolak rencana relokasi dan menuntut kejelasan status lahan yang telah mereka tempati bertahun-tahun.
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa diberikan kesempatan untuk berdialog langsung bersama pejabat Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Riau, Syahrial Abdi, dan Bupati Pelalawan, Zukri, hadir langsung mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat.
Kadisbun Riau, Syahrial Abdi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencatat ada sejumlah persoalan yang menjadi keluhan massa. "Ada yang jual tanah di kampung demi harapan hidup di Pelalawan," ujarnya di hadapan peserta audiensi.
Syahrial menegaskan bahwa solusi yang sedang disiapkan pemerintah bukan untuk para cukong, melainkan untuk masyarakat yang mempertahankan hidup demi masa depan keluarga mereka.
"Ada 18 orang yang tadi sudah bicara mewakili warga. Kami paham bapak ibu mempertahankan kehidupan, untuk diri, anak-anak, dan masa depan. Tapi kita juga dihadapkan pada persoalan kawasan yang dilindungi Undang-undang," jelasnya.
Dia menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah menyusun empat langkah solusi, dan langkah pertama yang segera dijalankan adalah pendataan serta inventarisasi warga.
"Langkah pertama adalah pendataan dan inventarisasi. Pak Bupati menargetkan satu bulan untuk menyelesaikan pendataan, sampai 27 Juli 2025. Ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat dan berpihak pada masyarakat," tegas Syahrial.
Sementara itu, Bupati Pelalawan, Zukri, menyatakan bahwa kehadirannya dalam audiensi bukan sebagai penerima aksi, tetapi sebagai pendamping masyarakat yang sedang memperjuangkan haknya.
"Pertama, saya di sini kapasitasnya bukan menyambut, tapi mendampingi bapak ibu semua," ujarnya.
Zukri mengaku dirinya juga hadir dalam pertemuan 18 Juni lalu, saat Gubernur Riau berjanji akan memfasilitasi pertemuan masyarakat dengan pemerintah pusat. "Jujur, saya tidak ingin fokus ke sana. Saya lebih memilih fokus pada solusi terbaik untuk masyarakat," katanya.
Zukri menegaskan bahwa kegiatan pendidikan anak-anak masih berjalan normal dan aktivitas panen sawit masyarakat masih berlangsung tanpa gangguan.
"Terkait pendidikan, semuanya berjalan normal. Tidak ada yang terganggu. Buah sawit juga masih bisa dipanen, belum ada plang yang dipasang," tegasnya.
Dia juga mengajak seluruh warga untuk turut serta dalam proses pendataan yang tengah dilakukan pemerintah daerah.
"Sekarang kita sedang melakukan pendataan. Tolong pastikan semuanya ikut. Keyakinan saya, akan ada solusi dari persoalan ini. Dan saya pastikan akan terus memperjuangkan bapak ibu semua," tutup Zukri.