Sektor Ini Berdarah-darah karena Mudik Dilarang

Sektor Ini Berdarah-darah karena Mudik Dilarang
Ilustrasi (net)

Riauaktual.com - Pandemi Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah memutuskan untuk melarang mudik saat lebaran 2021 ini. Alhasil banyak sektor yang harus berdarah-darah karena mengandalkan pemasukan dari mudik.

Efeknya panjang, tekanan ini bisa berdampak lebih luas seperti kewajiban pengusaha yang tak bisa dipenuhi seperti THR.

Wakiil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sektor yang paling terdampak dari pelarangan mudik ini adalah pariwisata, terutama di daerah.

"Pelaku-pelaku usaha di daerah yang biasanya diuntungkan oleh momentum lebaran, misalnya jasa pariwisata, jasa transportasi, hotel, dan sebagainya yang saat ini pun sebetulnya struggling untuk survive," jelas Shinta dikutip dari, CNBC Indonesia, Minggu (4/4/2021).

Menurut Shinta akan menciptakan disparitas atau ketimpangan pemulihan ekonomi yang lebih tinggi antar sektor dan antar daerah di Indonesia.

Pasalnya sektor-sektor yang sudah disebutkan sebelumnya, biasanya akan memanfaatkan momentum lebaran dan mudik untuk menciptakan pendapatan. Dengan pelarangan mudik sudah pasti akan kehilangan potensi revenue atau pendapatan.

Oleh karena itu, Shinta memandang kebijakan pelarangan mudik dari pemerintah ini, harus disertai dengan kebijakan counter cyclical atau kebijakan yang sifatnya bisa mendongkrak konsumsi.

"Kebijakan pencairan bansos kami rasa ada peluang demand domestik bisa didongkrak lebih tinggi. Ini berdasarkan pengamatan kami di tahun lalu," jelas Shinta.

Di mana pencairan bansos pada Kuartal III-2020 lalu sangat signifikan meningkatkan demand pasar domestik di periode tersebut. Efek positifnya juga tercermin pada perbaikan tingkat pertumbuhan penjualan retail.

Shinta berharap hal yang sama bisa terjadi juga tahun ini. Artinya, pemerintah bisa mengatur timing pencairan bansos agar dapat terjadi dengan lancar di seputar lebaran.

Apalagi menurut perkiraannya jumlah perusahaan yang akan mengajukan penundaan pembayaran THR, tidak akan sebanyak tahun lalu, karena kinerja ekonomi kita saat ini secara keseluruhan lebih baik dibanding kinerja Kuartal II-2020.

"Meskipun mungkin masih ada perusahaan yang perlu meminta penangguhan THR, kami rasa secara umum daya beli masyarakat bisa lebih tinggi dr tahun lalu dan bisa memicu konsumsi lebih tinggi."

"Kegiatan ekonomi tidak akan berhenti meskipun tidak mudik. Jadi, kita masih punya banyak kesempatan untuk mendongkrak konsumsi, baik dari sisi supply dengan bansos dan pencairan THR, maupun dari sisi demand dengan promosi penjualan, online retail, wisata di daerah-daerah sub-urban, dan sebagainya," jelas Shinta.

Tekanan pandemi bagi banyak bisnis masih sangat terasa. Bagi sektor yang terkena dampak berat dari larangan mudik, maka beban terhadap kewajiban makin berat.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan banyak perusahaan yang tidak mampu membayar THR pada 2021.

"Sepertinya 60% pada umumnya alami keprihatinan. Saya khawatir banyak teman-teman yang THR kemarin masih nyicil, di 2021 ini belum bisa penuhi cicilannya kurang lebih perusahaan malah lebih banyak, 60% dari totally perusahaan yang ada," katanya.

Pandemi virus corona membuat ratusan ribu pekerja terimbas. Banyak dari mereka kehilangan pekerjaan atau diminta mengambil cuti tanpa upah hingga opsi Tunjangan Hari Raya (THR) yang dicicil seperti yang terjadi pada 2020 lalu.

Wakil Ketum PHRI Bidang Restoran, Emil Arifin menyebutkan bahwa pendapatan bisnis hotel dan restoran sepanjang tahun 2021 belum mengalami perbaikan sehingga, pelaku usaha memastikan pembayaran THR bagi karyawan akan dicicil.

"Saya kira dalam 3 bulan ini tidak ada perbaikan dalam bidang revenue kita. Rata-rata restoran juga flat itu THR akan kembali dicicil. Saya kira begitu," ujar Emil Arifin.

Dia menuturkan seperti tahun lalu THR dicicil hingga 3-4 kali. Menurutnya, saat ini cash flow sudah negatif sementara permintaan kredit sulit dibelikan perbankan.

Bahkan Emil mengaku bahwa bisnis hotel dan restoran seperti hidup segan mati tak mau. Ini terlihat dari jumlah menu pada restoran yang dikurangi serta karyawannya yang berkurang.

"Itu supaya bisa survive saja agar cashflow nya enggak nol. Semua perusahaan di pariwisata negatif bleeding jadi THR tidak mungkin dibayarkan begitu saja sedangkan gaji yang normal saja masih dipotong jadi pasti (THR) dicicil kembali," ungkap ia.

Emil pun meminta kepada pemerintah agar PPKM segera diakhiri pada awal April. Ini agar dapat mengumpulkan beberapa pemasukan untuk biaya cashflow

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index