ils/ int

Dugaan Kredit Fiktif BRK Sorek Dihentikan Polda Riau 

Selasa,22 Oktober 2019 - 22:07:31 WIB Di Baca : 388 Kali

Riauaktual.com - Penanganan kasus dugaan kredit fiktif Kolerasi Petani Sawit (Kopsa Peta) sebesar Rp30 miliar di PT Bank Riau Kepri (BRK) Kantor Cabang Pembantu (Kacapem) Sorek, Kabupaten Pelalawan, dihentikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Riau. 

Informasi penghentian penyelidikan kasus ini, disampaikan Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto SIK, Selasa (22/10/2019). 

''Informasinya penanganan kasusnya sudah dihentikan,'' katanya.

Loading...

Penyebab penyelidikan dihentikan tidak dijelaskan Sunarto, apa yang menjadi pertimbangan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau menghentikan penyelidikan kasus dugaan kredit fiktif di bank milik daerah itu.

Informasi yang dirangkum, sejak awal kasus ini ditangani Ditreskrimsus Polda Riau yang saat itu dijabat oleh Kepala Subdit II AKBP Asep Iskandar tahun 2016 silam. 

Sebanyak 18 orang saksi, sempat dipanggil penyidik untuk dimintai keterangannya. Para saksi itu, terdiri dari petani, pihak koperasi dan PT BRK Capem Sorek.

Dari keterangan Asep yang dihubungi, ia tidak berani menjelaskan alasan penghentian kasus itu. 

''Maaf, saya tidak dinas di sana (Polda Riau-red) lagi,'' jelasnya.

Sedangkan dari keterangan para petani saat diperiksa, mereka mengaku tidak mengetahui adanya pinjaman di PT BRK. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka diminta pihak koperasi lalu diberikan sejumlah uang dengan nominal yang bervariatif, mulai Rp200 ribu hingga Rp300 Ribu.

Kasus ini berawal dari Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Pembantu (Capem) Sorek Kabupaten Pelalawan yang memberikan fasilitas kredit kepada Koperasi Kopsa Peta dengan total Rp30 miliar. Namun, dalam proses penyaluran kredit ini diduga ada permainan oknum BRK sendiri.

Mantan pimpinan BRK Capem Sorek berinisial IL diduga memberikan perintah kepada devisi pemasaran BRK Capem Sorek untuk memberikan kredit jenis fasilitas berupa kredit pengusaha kecil dengan platfom Rp75 juta hingga Rp175 juta perorang. 

Dalam proses pengajuan sampai pemberian fasilitas kepada debitur atas anggota koperasi tersebut, diduga terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Perbankan yang berlaku. (HA)



Loading...

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com