Riauaktual.com - Salah satu kuasa hukum Partai Demokrat (PD) Bambang Widjojanto (BW) menuding era Presiden Joko Widodo (Jokowi) brutal jika mengakomodasi kegiatan yang disebut Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat. Kantor Staf Presiden (KSP) merespons tudingan BW. BW pun mengaku senang.

Mulanya, BW meminta pemerintah tak mengakomodasi pihak-pihak yang terlibat KLB Deli Serdang. Dia menilai ada brutalitas demokratif jika KLB diakomodasi pemerintah.

"Tadi ada yang menarik Mas Zaky kemukakan, konstitusi partai tuh diinjak-injak. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," ujar BW dikutip dari Detikcom, Jumat (12/3/2021).

Hal itu disampaikan BW saat mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bersama 12 kuasa hukum lain. Ketua Bamkostra DPP PD Herzaky Mahendra Putra menggandeng mereka dalam mengajukan gugatan.

BW menegaskan persoalan PD merupakan masalah bangsa yang serius. Dia mengingatkan masalah yang menimpa PD juga bisa terjadi terhadap partai lain.

"Mudah-mudahan ini bisa diatasi, jadi ini tidak main-main ini. Kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat, kemudian sebuah partai akan bisa dihancurkan dengan cara begini, gitu," ujar BW.

Acara yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). Dalam acara itu, Kepala KSP Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Namun, KSP menilai pernyataan BW itu mengada-ada. Sebab, pernyataan BW dianggap tak beralasan.

"Terlalu jauh, tidak beralasan, mengada-ada," kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian saat dihubungi, Sabtu (13/3/2021).