Riauaktual.com - Militer Myanmar dituding menggunakan senjata perang dan kekuatan mematikan, dalam menumpas pengunjuk rasa penentang kudeta militer. Hal ini diungkap Amnesty International pada Kamis (11/3/2021).

Kelompok hak asasi itu mengatakan telah membuktikan kebenaran lebih dari 50 video aksi kekerasan aparat Myanmar, yang oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dinyatakan bahwa pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 60 pengunjuk rasa. Bahkan, lanjut Kelompok HAM itu, banyak pembunuhan yang didokumentasikan sama dengan eksekusi di luar hukum.

Namun juru bicara junta militer Myanmar tidak bisa dimintai komentar, saat Reuters berusaha mengonfirmasi.

Junta militer Myanmar mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari, menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, hingga memicu protes di seluruh Myanmar yang terjadi hampir setiap hari. Terkadang, demonstrasi diikuti oleh ratusan ribu rakyat Myanmar yang turun ke jalan.

Selain menggunakan senjata perang untuk membunuh pengunjuk rasa, masih menurut laporan Amnesty, aparat Myanmar ini juga dikomando oleh unit-unit yang selama bertahun-tahun juga telah melakukan kekejaman terhadap kelompok etnis minoritas, termasuk Muslim Rohingya.

"Petugas (keamanan) membuat keputusan yang buruk. Para komandan itu tidak menyesal terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, mengerahkan pasukan dan metode pembunuhan di tempat terbuka," kata Joanne Mariner, Direktur Tanggapan Krisis di Amnesty International.

Senjata yang digunakan, beber Amnesty, termasuk senapan runduk (sniper rifle) dan senapan mesin ringan, serta senapan serbu dan senapan sub-mesin.

Karena itu, Amnesty pun menyerukan penghentian pembunuhan dan pembebasan tahanan. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mengatakan, hampir 2.000 orang telah ditahan sejak kudeta.

Demi membenarkan kudetanya, tentara Myanmar menyebut dugaan kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh partai Aung san Suu Kyi. Meski tuduhan itu telah dibantah oleh Komisi Pemilihan Myanmar. 

Sumber: RM.id