Wakil Presiden Ma’ruf Amin. (Foto: Setwapres)

Soal Perpres Miras, Kiai Haji Ma’ruf Belum Bisa Komentar

Selasa, 02 Maret 2021 - 09:40:21 WIB Di Baca : 601 Kali


Riauaktual.com - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur tentang investasi minuman keras atau miras, terus menuai polemik. Berbagai kalangan menyerukan penolakan terhadap Perpres tersebut, tapi pemerintah masih tak bergeming. Wapres Kiai Ma’ruf Amin yang banyak diburu dan dicari-cari karena sosok keulamaannya, juga belum bisa komentar.

Sejak resmi berlaku bulan ini, Perpres Investasi Miras menuai banyak penolakan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tegas meminta Perpres itu dicabut. Alasannya, miras lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.

Meski yang berwenang mencabut Perpres itu adalah Presiden Jokowi, tapi Wapres Ma’ruf Amin yang paling banyak dicari. Selain sebagai orang nomor 2 paling berkuasa di Indonesia, Ma’ruf adalah ulama besar yang diyakini tak mungkin setuju terkait urusan miras ini.

Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu termasuk salah satu tokoh yang meminta Ma’ruf bersuara.

“Bpk Wapres @Kiyai_MarufAmin yth, setahu saya, bagi islam miras adalah haram. Saudara kita di Papua menolak miras untuk menyelematkan warganya,” cuit Didu di akun twitternya, @msaid_didu, kemarin.

Didu menilai, selaku eks Ketua Umu. Majelis Ulama Indonesia dan Rais Aam PB Nahdlatul Ulama, Ma’ruf punya power untuk membatalkan Perpres. “Mohon perkenan Bapak gunakan kekuasaan untuk selamatkan umat di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada Bapak,” harap Didu.

Eks Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain ikut menyuarakan hal yang sama. Ustad Tengku mengingatkan Wapres RI ke-13 ini soal urusan akhirat.

Apa tanggapan Ma’ruf Amin? Hingga kemarin, Ma’ruf masih belum bersikap terkait polemik Perpres Investasi Miras. Kiai kelahiran Tangerang, 77 tahun silam itu, tidak muncul di media, baik yang konvensional atau sosial.

Berdasarkan akun Twitter @wapres_ri, terakhir Kiai Ma’ruf tampil, saat dirinya meresmikan Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) milik Kementerian Sosial bersama Menteri Sosial Tri Rismaharinu dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Balai Pengudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2).

Sehari sebelum meresmikan, atau Rabu (17/2) Kiai Ma’ruf mendapat suntikan vaksin CoronaVac dosis pertama untuk lansia. Selain menjadi contoh yang baik bagi lansia, dia berharap masyarakat mendukung pelaksanaan vaksinasi sebagai upaya pemerintah mewujudkan Indonesia terbebas dari pandemi Covid-19. Namun untuk polemik Perpres Miras, Ma’ruf belum kedengaran bersuara.

Jubir Wapres, Masduki Baidlawi yang dikontak Rakyat Merdeka kemarin, belum mau buka suara. “Jangan dulu, karena wapres masih koordinasi dengan tim kepresidenan. Belum ada komentar dulu yaa,” tutur pria yang akrab disapa Cak Duki ini.

Bukan hanya Wapres yang belum muncul. Petinggi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga belum menyatakan sikap resminya. Sejumlah elit PBNU yang dihubungi Rakyat Merdeka, belum mau bersuara. Mulai dari ketua umum, jajaran ketua, sekretaris jenderal maupun wakilnya, hingga rais aam. Semuanya enggan berkomentar.

Kemarin sore, ada unggahan dari akun Twitter resmi PBNU @nahdlatululama yang memposting kembali berita tahun 2013 berjudul “PBNU Tak Setuju Investasi Minuman Keras Dibebaskan. Lengkap dengan keterangan: Sikap PBNU Terhadap Investasi Minuman Keras.

Unggahan ini, lantas diserbu warganet yang mempertanyakan kenapa tidak ada pernyataan teranyar, sekalipun sikapnya sama tentang investasi miras. “Berita NU Online Selasa (23/7/2013) pukul 09.57 WIB Presidennya siapa ya? Ayo dong kasih kabar yang sekarang, belum ada ya?” kata @m_rochide. “2013 min? Yang 2021 ada ndak? Jangan berubah-ubah lho! Yang bener aja min 2013 jadi rujukan. Entar kalau berubah tinggal alasan itu berita lama,” kritik @ini7indonesia.

Salah satu netizen punya keyakinan jika PBNU yang bicara ke Wapres bisa dikabulkan. “Alhamdulillah. Semoga PBNU bisa membisik Bapak Wapres sehingga aturan ini dicabut,” ucap @mugiwara_Qurni. “Selamatkan generasi penerus bangsa ini. Semoga NU menolak keras rencana pemerintah,” harap @78Soedono. Bahkan tadi malam, tagar #MirasPangkalSejutaMaksiat menjadi trending topic.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, belum munculnya Wapres bukti porsi kuasa Kiai Ma’ruf di pemerintahan masih minim. Kejadian ini sangat disayangkan. Mengingat Indonesia mengadopsi sistem presidensial, di mana Wapres menjadi penyeimbang kebijakan.

Padahal, kata Dedi, kemunculan Ma’ruf akan menjawab dua persoalan sekaligus. “Wapres mestinya muncul ke publik, karena kelompok masyarakat muslim memerlukan itu. Selain itu agar jelas posisi kuasa Wapres di Istana, terlebih menyangkut kebijakan sensitif,” ulasnya. 

 

 

Sumber: RM.id





Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com