Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) PAN Pelalawan, Hasbi Sidiqi

Hasbi Sidiqi : Habibi Jangan Klaim Kemenangan Syamsuar Sebagai Prestasi

Minggu,22 September 2019 - 15:23:26 WIB Di Baca : 309 Kali

Riauaktual.com - Gejolak Internal Partai Amanat Nasional (PAN) mencuat dikarenakan keluarnya mosi tidak percaya beberapa waktu lalu oleh Forum Komunikasi Lintas DPC PAN Pelalawan.

Ditambah lagi pernyataan Habibi Hapri di beberapa media yang menyatakan bahwa kemenangan Syamsuar di Pilkada di Pelalawan merupakan hasil kerja kerasnya selaku ketua koalisi Karib Syamsuar di pelalawan.

Hal ini dibantah langsung Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) PAN Pelalawan, Hasbi Sidiqi, Sabtu (21/9/2019). Bahwa kemenangan Syamsuar-Edi merupakan kerjasama seluruh elemen partai koalisi bukan kemenangan secara pribadi.

Loading...

"Semua partai politik yang berada di Koalisi Karib, dan Relawan yang berjuang bukan hanya ketua DPD PAN saja, jangan klaim sepihak itu sama saja menyakiti partai lain yang juga ikut perjuang memenangkan Syamsuar - Edi Natar di Pelalawan," kata Hasbi.

Selain itu, dirinya menyebutkan dengan naiknya kursi DPRD dari PAN bukan karena prestasi Habibi melainkan usaha kerja keras para caleg PAN, 

"Bukan usaha Habibi selaku ketua DPD PAN Pelalawan tapi itu karena usaha seluruh caleg baik yang terpilih maupun tidak terpilih jadi jangan diklaim juga keberhasilan pribadi, kasihan rekan-rekan yang sudah betukulumus," tegasnya.

Berikut 8 Poin isi Mosi Tidak Percaya yang dilayangkan ke DPW PAN Riau:

(1). Adanya pengelolaan keuangan yang bersumber dari bantuan keungan parpol dan kontribusi anggota fraksi yang tidak transparasi dan di pergunakan demi kepentingan pribadi dan bukan demi kepentingan partai.

(2).Tidak adanya koordinasi terhadap sesama pengurus dalam setiap kegiatan partai.

(3). Adanya pungutan biaya bantuan kegiatan dari anggota fraksi, sementara kegiatan yang dimaksud tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan bahkan tidak dilaksanakan.

(4). Adanya penggelapan terhadap biaya bantuan saksi pada pemilu 2019 yang bersumber dari DPW PAN Propinsi Riau.

(5). Adanya pungutan biaya untuk pelaksanaan LKAD dari Anggota fraksi sementara kegiatan tersebut tidak terlaksana.

(6). Jarang melaksanakan rapat-rapat dan termasuk rapat harian.

(7). Adanya pembuatan keputusan yang dilakukan tanpa melalui rapat harian serta kerap melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hasil keputusan rapat.

(8). Tidak terlaksananya kegiatan peringatan HUT Partai Amanat Nasional (PAN). (rik)


Share Tweet Google + Cetak

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com



Loading...