Riauaktual.com - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi ditahan dan ditangkap dalam sebuah penggerebekan dini hari oleh militer. Pemimpin Myanmar ini dikenal kejam ke Muslim Rohingya.

Selain Aung San Suu Kyi, beberapa tokoh senior dari Partai Liga Demokrasi lainnya ikut ditahan militer.

Seperti diketahui Mahkamah Internasional, International Court of Justice, ICJ, di Den Haag, Belanda, memerintahkan Myanmar mengambil langkah-langkah untuk mencegah genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya dan menolak argumen Aung San Suu Kyi.

Keputusan itu diambil Kamis (23/01/2021) walaupun pemimpin de facto Myanmar, Aun San Suu Kyi membela negaranya dengan menolak secara langsung tuduhan itu pada bulan lalu.

Ribuan orang Rohingya tewas dan lebih dari 700.000 orang melarikan diri ke Bangladesh selama aksi penumpasan oleh tentara Myanmar pada 2017 lalu.

Sementara itu, dilansir Reuters, Senin (1/2/2021), penahanan Aung San Suu Kyi dilakukan setelah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer meningkat selama berhari-hari.

Sehingga menimbulkan ketakutan akan kudeta setelah pemilu yang menurut militer curang.

Juru bicara Myo Nyunt membenarkan bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya telah ditahan pada dini hari.

Nyut meminta agar hal ini tidak ditanggapi dengan gegabah, namun dijalankan sesuai dengan hukum.

“Saya ingin memberi tahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum,” katanya.

Dia juga menyebut tidak menutup kemungkinan bahwa dirinya juga akan ikut ditahan usai Aung San Suu Kyi.

Sebelumnya, militer di Myanmar menyatakan akan melindungi dan mematuhi konstitusi, serta bertindak sesuai hukum, menyusul kekhawatiran bahwa mereka akan melakukan kudeta.

Dalam sebuah pernyataan, militer Myanmar mengatakan bahwa komentar panglimanya baru-baru ini tentang hasil pemilu dimaksudkan untuk mengklarifikasi situasi konstitusi kepada personel militer.

Pada Jumat (29/01), laporan bahwa militer Myanmar mungkin tengah mempersiapkan kudeta mendorong PBB untuk meminta semua pihak agar menghormati demokrasi.