Riauaktual.com - Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, terpaksa menumpuk uang tunai di rumah karena tidak dapat membuka rekening bank.

Itu dilakukannya sejak Amerika Serikat memberinya sanksi atas penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong.

Pemerintah pusat Tiongkok menyalip badan legislatif Hong Kong dan memberlakukan undang-undang keamanan nasional di bekas koloni Inggris itu pada 30 Juni.

Sebuah langkah yang sesungguhnya dikutuk oleh beberapa pemerintah asing, kelompok bisnis, dan kelompok hak asasi.

Hong Kong dan pihak berwenang di Beijing mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk memulihkan stabilitas setelah lebih dari setahun protes anti-pemerintah.

"Duduk di depan Anda adalah kepala eksekutif Hong Kong SAR (Daerah Administratif Khusus) yang tidak bisa memakai jasa perbankan," kata Lam pada HKIBC, saluran berita berbahasa Inggris dalam laporan video dikutip dari Reuters, Selasa (1/12/2020).

"Saya menggunakan uang tunai untuk semua hal," kata Lam.

"Saya memiliki setumpuk uang tunai di rumah, pemerintah membayar saya tunai untuk gaji saya karena saya tidak memiliki rekening bank."

Pada Agustus, AS menjatuhkan sanksi pada Lam dan pejabat tinggi lainnya yang menurut Washington sebagai konsekuensi atas peran mereka dalam membatasi kebebasan politik di Hong Kong.

"Saya tidak ingin menghalangi orang untuk mengabdi dalam posisi publik karena sangat terhormat dalam situasi seperti ini, untuk mendapat sanksi yang tidak dapat dibenarkan oleh pemerintah AS," kata Lam.

Lam menerima gaji sekitar HK$5,21 juta (Rp 9,5 miliar) dalam setahun, menurut laporan media Hong Kong, menjadikannya salah satu pejabat publik dengan bayaran tertinggi di dunia.

Sumber: Reuters