Sekretaris DLH Bengkalis T Usman saat membuka acara

DLH Bengkalis Gelar Seminar Penguatan Kapasitas Komisi Penilai Amdal

Kamis,18 Juli 2019 - 22:30:58 WIB Di Baca : 1373 Kali

Riauaktual.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis menggelar seminar Penguatan Kapasitas Komisi Penilai Amdal diwilayah hukum Kabupaten Bengkalis, sejak Rabu (17/7/2019) sampai dengan Kamis (18/7/2019) diruang Rapat Hotel Royal Asnof Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Kegiatan yang berlangsung dua hari tersebut, dibuka langsung oleh Kepala dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Arman AA, diwakili Sekretaris dinas Lingkungan Hidup Tengku Usman. Dan  turut dihadirkan narasumber dr. Eko Sugiharto dan dr. Endang Astuti dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada Yogyakarta, kemudian, Rafiani Kepala bidang Tata Lingkungan, Marngatin Kasi Kajian Dampak Lingkungan.

Sedangkan peserta Penguatan Kapasitas Komisi Penilai AMDAL terdiri dari anggota Komisi, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bengkalis sebanyak 27 orang.

Dalam penyampaiannya, Tengku usman mengatakan, penguatan kapasitas komisi penilai Amdal dan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan sangat penting untuk di implementasikan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang diamanatkan undang – undang nomor 32 tahun 2009.

“Tentunya, mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan secara sistematis  dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Tentunya mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia secara berkesinambungan,” ungkap Tengku Usman.

Ia juga menjelaskan, pengendalian dimaknai sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, yang mengandung tiga aspek pokok diantaranya pencegahan, penanggulangan,  dan pemulihan.

Ditambahkannya, mengenai Amdal dalam Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan dokumen lingkungan hidup yang lain merupakan instrument pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, disamping instrument lain seperti KLHS, Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan, anggaran berbasis lingkungan hidup dan peraturan perundang – undangan berbasis lingkungan hidup.

“Kita ketahui bahwa Amdal adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang sedang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan,” ujar Tengku Usman.  

Untuk itu, dikatakan Tengku Usman, penguatan kapasitas komisi penilai Amdal sangat penting, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Bengkalis dalam melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan Hidup khususnya Amdal, sehingga akan dihasilkan dokumen Amdal yang berkualitas dan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan pembinaan implementasi RKL/RPL pada usaha atau kegiatan yang telah memiliki Izin Lingkungan.

“Jika penguatan kapasitas komisi penilai Amdal ini berjalan dengan baik, maka dapat menghasilkan dokumen Amdal berkualitas. Disini nantinya adanya meningkatkan kemampuan pengawasan didasari undang undang,” ucapnya.  

dr. Eko Sugiharto saat memberikan materi

Sementara itu, dr. Eko Sugiharto dan dr. Endang Astuti dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada Yogyakarta mengatakan, bahwa Amdal mempunyai maksud sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan.

“Amdal merupakan sarana teknis yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan, suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Dengan dilaksanakannya Amdal, maka pengambilan keputusan terhadap rencana suatu kegiatan telah didasarkan kepada pertimbangan aspek ekologis,” ungkapnya.

Selain itu, dikatakanya, dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang harus diterapkan pelaksanaannya.

“Sehingga perlu adanya peningkatan kemampuan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Bengkalis dalam penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan,”terangnya.

Terlihat peserta  Komisi, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bengkalis antusias mengikuti acara

Sebagaimana tertuang didalam UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 

Selain itu, ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 15 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. 

Usai acara peserta dan narasumber beserta Sekretaris DLH Bengkalis T Usman berfoto bersama

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (adv/her)


Share Tweet Google + Cetak

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com