Riauaktual.com - Ketua DPRD kota Pekanbaru Hamdani MS SIp menggelar kegiatan reses di RW 05 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Sabtu (28/11/2020). Dari reses itu, Ketua DPRD mendapatkan keluhan warga berkaitan infrastruktur jalan yang rusak.

Seperti disampaikan Ketua RW 05 Krisman bahwa di daerah tersebut terdapat akses jalan yang masih beralas tanah alias tidak diaspal, padahal di sana merupakan pemukiman padat penduduk, yakni Jalan Jati.

"Disini ada 800 meter jalan tadi yang perlu diperbaiki. Ada keperluan box culcert juga agar di sini tidak banjir," ujar Ketua RW sembari mengucapkan terimakasih kepada Ketua DPRD yang telah memilih tempat itu sebagai lokasi reses, berharap semua aspirasi bisa dikawal dan direalisasikan.

Sementara Lurah Simpang Tiga Muhammad Nasir pada kesempatan itu menjelaskan bahwa kendala yang dialami selama ini berkaitan pembangunan jalan di lingkungan tersebut, dikarenakan akses jalan yang rusak tidak termasuk ke dalam aset Pemko Pekanbaru.

"Jalan yang rusak pernah dibahas dalam Musrenbang Kelurahan maupun Kecamatan. Masalahnya adalah jalan belum jadi aset Pemko. Tadi dikatakan ketua kalau bukan aset pemko sulit. Kami imbau ke pengembang kalau itu fasum serahkan ke masyarakat biar jelas," kata Lurah.

Solusinya, lanjut Lurah, kedepan pihaknya berharap para developer membangun harus lapor kelurahan dan pihak lurah akan memastikan status fasum yang disediakan apakah diserahkan ke Pemko atau dikuasai developer.

"Kita minta RT dan RW koordinasi dengan developer tentang status fasum agar segera diserahkan," terangnya.

Menerima aspirasi ini, Ketua DPRD kota Pekanbaru Hamdani MS SIp menjelaskan bahwa apa yang disampaikan masyarakat terutama mengenai jalan, akan menjadi prioritas baginya untuk dikawal dan diperjuangkan di tingkat eksekutif. Sebab, Hamdani sendiri merasakan bagaimana memprihatinkan kondisi jalan tersebut saat ia dan rombongan melewati jalan menuju tempat resesnya.

"Jalan Jati memprihatinkan, ini menjadi hal prioritas kami dapil empat ini, akses jalan beberapa kompleks perumahan aksesnya jalan tanah, kita merasakan sendiri tadi, bagaimana sehari-hari di sini," terangnya.

Aspirasi lainnya yakni berkaitan mushalla, masjid dan posyandu, maka Politisi PKS itu meminta masyarakat jika ingin dibantu APBD, maka mushalla, masjid maupun posyandu harus jelas status lahan dan dihibahkan ke Pemko Pekanbaru.

"Kita sampaikan jika ingin dibantu APBD harus ada alas hak yang jelas, hibahkan ke pemko lahannya, kita tunggu secara aturannya," pungkasnya. (Mat)