Riauaktual.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Wahid berharap masyarakat Kabupaten Inhil tidak panik dengan wacana larangan ekspor kelapa bulat oleh Kementerian dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Meskipun alasan pemerintah pusat mewacanakan larangan ekspor kelapa bulat demi jaminan pasokan bagi industri dalam negeri, namun nasib petani kelapa juga harus diperhatikan dengan jaminan harga jual kelapa bulat yang layak. 

"Kita sepakat industri dalam negeri harus tetap tumbuh dan dilindungi, tetapi nasib petani juga wajib kita lindungi, harga harus kompetitif," ujar Wahid ketika jumpa pers di Tembilahan
Kamis (26/11/20).

"Dan baru saja saya komunikasi dengan Ketua Komisi IV DPR yang membidangi hal itu, dijelaskannya jika larangan ini akan berlaku jika pemerintah sudah menetapkan harga satuan bagi kelapa bulat," kata Abdul Wahid.

Dengan adanya harga satuan kelapa bulat seperti pada kelapa sawit, maka harga jual kelapa bulat bisa dikontrol mengikut harga standar dunia.

"Saya akan komit memperjuangkan suara masyarakat Inhil khususnya terkait dengan harga kelapa bulat ini.  Saya pesan juga fraksi PKB di DPRD Inhil untuk terus memperjuangkan perbaikan peningkatan kebun kelapa rakyat," katanya. (Wan)