Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo. (int)

Dituding Amnesty Melanggar HAM di Kerusuhan 21-22 Mei, Ini Kata Mabes Polri

Rabu,26 Juni 2019 - 14:03:12 WIB Di Baca : 233 Kali

Riauaktual.com - Mabes Polri angkat bicara dan menanggapi tudingan Amnesty Internasional Indonesia (AII) bahwa Brimob melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Hal itu disebut terjadi saat kerusuhan 21-22 Mei, tepatnya di Kampung Bali, Jakarta Pusat.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan tak mempermasalahkan tudingan tersebut.

Loading...

“Itu kan data LSM,” ujarnya, Selasa (25/6/2019).

Sebaliknya, pihknya malah menyarankan agar dokumen dan data terkait hal itu diserahkan untuk ditindaklanjuti.

“Monggo, datanya serahkan ke tim investigasi gabungan nanti akan didalami masukannya tersebut,” tegas Dedi.

Untuk diketahui, untuk mengusut tuntas kerusuhan 21-22 Mei lalu, Mabes Polri sudah membentuk tim gabungan yang bertugas untuk melakukan investigasi menyeluruh.

Tim gabungan itu sendiri dimpimpin Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Moechgiyarto.

Sebelumnya, dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Brimob dalam kerusuhan 21-22 Mei lalu itu diungkap Amnesty International Indonesia (AII).

Peneliti AII, Papang Hidayat menyatakan, hasil investigasi yang dilakukan pihaknya itu sudah berdasarkan verifikasi ketat.

Untuk mendapatkan kesimpulan, AAI melakukan wawancara kepada saksi, korban, dan keluarga korban.

“Kesimpulan juga diperkuat oleh bukti video dan telah diverifikasi oleh tim fakta Amnesty Internasional,” kata Papang, di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Dugaan pelanggaran HAM dimaksud, kata Papang, lantaran Brimob telah bertindak di luar hukum.

Hal itu mengacu beberapa temuan seperti penahanan sewenang-wenang, hingga penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran atau orang yang berada di lokasi kejadian.

“Pengungkapan ini merupakan upaya kami sebagai bagian dari masyarakat sipil guna memenuhi hak publik untuk mengetahui apa yang terjadi pada 21-23 Mei,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak Polri terbuka menuntaskan dugaan pelanggaran HAM ini dan berani membawa oknum Brimob yang diduga melakukan penyiksaan kepada warga sipil.

“Momentum ini juga penting untuk mengingatkan otoritas di Indonesia agar kejadian penyiksaan seperti di Kampung Bali tidak terjadi lagi ke depannya,” katanya.

 

Sumber: pojoksatu.id


Share Tweet Google + Cetak

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com



Loading...