Bupati Pelalawan dan Ketua BPK RI Perwakilan Riau menandatangani berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pertahankan Opini WTP 7 kali Berturut-turut

Bukti Komitmen Pemkab Pelalawan dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kamis,20 Juni 2019 - 16:21:19 WIB Di Baca : 1411 Kali

Riauaktual.com - Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk kali ke – 7 meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kita Propinsi Riau bertempat di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Kamis (16/5) lalu. 

Hadir dalam acara itu, perwakilan BPK RI, Ketua BPK RI Perwakilan Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita, SE.MM,Bupati Pelalawan HM. Harris, Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin, SH. MH,Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  Pelalawan H.Devitson,SH.MH dan Sekretaris Hanafie, S. sos, M. Si.Penyerahan LHP langsung dilakukan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita, SE.MM kepada Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin, SH. MH dan Bupati Pelalawan HM. Harris.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI sesuai hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang juga berhasil mempertahankannya sebanyak 7 kali, mudah – mudahan dapat mendorong lebih terciptanya Akuntabilitas dan Transparansi keuangan daerah yang menjadi kebanggaan,” ujar Ketua BPK RI Perwakilan Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita, SE.MM.

Seperti diketahui, Opini WTP ini diraih Pelalawan untuk ke tujuh kalinya secara berturut-turut.Terhitung sejak Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) Pemkab Pelalawan tahun 2012 hingga 2017 ini.Tahun 2019 merupakan tahun ke tujuh secara berturut-turut Kabupaten Pelalawan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Riau dibawah kepemimpinan Bupati Pelalawan HM. Harris atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) penggunaan APBD Tahun Pencapaian ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Pemkab Pelalawan dalam menyusun dan dan menyajikan laporan keuangan yang efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bupati Pelalawan, HM Harris kepada awak media menyatakan WTP yang diraih untuk ke tujuh kali ini merupakan komitmen dan keseriusan seluruh elemen Pemerintah didukung oleh masyarakat dalam pengelolaan dan pengunaan anggaran secara transparan dan sesuai dengan peruntukan yang diharapkan melalui kelengkapan dan kesempurnaan laporan yang disajikan.

Pencapaian ini jangan berhenti disini namun terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pengelolaan keuangan dan aset Kita terus membaik.Semoga prestasi ini menjadi pemicu kepada seluruh pihak terutama dilingkungan Pemkab Pelalawan dalam menggunakan anggaran dengan sebaik mungkin, ” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin SH. MH menyampaikan Predikat WTP yang diberikan oleh BPK RI untuk yang ke enam kalinya secara berturut-turut tak terlepas dari Komitmen Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang terus menerus menyempurnakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) nya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Pelalawan H. Devitson,SH.MH menyampaikan terima kasih atas kepada seluruh OPD dan jajaran yang ada untuk menjalankan pengelolaan keuangan, yang baik di Pemda Kabupaten maupun di desa, yang transparan dan akuntabel, sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

“Apresiasi kami atas kinerja bidang keuangan dan semua OPD di Pelalawan yang telah berhasil menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah yang telah ditetapkan.DPRD Pelalawan sebagaiaman fungsinya terus mendorong pemkab menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan penuh tanggungjawab ,” pungkasnya.

Menurutnya, dalam penyusunan laporan keuangan daerah ada 3 aspek yang harus dipenuhi. Pertama, segi kepatuhan dan aturan. Kedua, segi penyusunan laporan/subtansi dan ketiga penataan aset.

Segi kepatuhan dan aturan sangat menjadi perhatian, mulai dari proses penyusunan anggaran dengan tetap berpedoman pada pelaksanaan aturan yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat baik yang termaktub dalam UU Keuangan Negara maupun Permendagri.

Demikian pula dengan segi penyusunan laporan dimana ada 7 laporan yang harus disiapkan. Dimana subtansi laporan harus sesuai apa yang diminta BPK.

Selanjutnya, penataan aset. Dalam menyusun neraca disitulah termaktub kekayaan daerah tanah bangunan kendaraan yang disajikan dengan baik dalam keuangan.

Ditambahkannya, WTP bukanlah tujuan, namun terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan administrasi, keberadaannya dan kepastiannya.

“Tentunya pengelolaan keuangan harus disesuaikan dengan RPJMD yang ada serta berkesinambungan. Sehingga program pembangunan dengan menggunakan anggran APBD dapat efektif dan efisien dalam penggunaannya,” terang Devitson.

Saat ini, sambung Devitson, keterbukaan informasi bisa diupload dan bukan lagi barang yang disembunyikan. Melalui Simda Sistem Informasi keuangan daerah pengelolaan keuangan daerah dapat terus dipantau.

“Pemkab Pelalawan terus melakukan evaluasi melalui Rapat setiap bulannya dan rapat realisasi fisik keuangan guna mengetahui capaian tarhet kinerja.Terutama sekali melakukan evaluasi terhadap program,” jelasnya. 

 Ketua BPK RI Perwakilan Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita, SE.MM, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Bupati Pelalawan HM. Harris.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu Kabupaten /Kota di Propinsi Riau yang didorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ?(BPKP) Propinsi Riau dalam peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menuju Level 3. Berdasarkan catatan BPKP Riau, saat ini SPIP dan APIP di Pemkab tersebut terdifinisi dan terkelola masih dalam kategori 1,7.

”Pelalawan salah satu Kabupaten/ Kota yang Kita dorong untuk SPIP dan APIP menuju level 3. Saat ini SPIP dan APIP di Pemkab tersebut terdifinisi dan terkelola masih dalam kategori 1,7”, Demikian disampaikan oleh kepala Perwakilan BPKP Propinsi Riau Dikdik Sadikin dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Bupati Pelalawan HM.Harris, Pejabat Eselon dan perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Pelalawan yang berlangsung di aula auditorium lantai 3 Kantor Bupati Pelalawan akhir Agustus 2017 lalu.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin menyampaikan bahwa, peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP ini merupakan amanah langsung Presiden RI Joko Widodo, yang ditargetkan mencapai 85% berada pada Level 3 di tahun 2019.  Untuk itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau mengharapkan Inspektorat sebagai APIP daerah harus dapat melakukan pengawalan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemeritah Daerah, dan tidak menunggu di penghujung atau akhir kegiatan.

“APIP harus dapat mengawal kegiatan Pemda sejak dari awal. Sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai kepada pelaporan dan evaluasinya. Tata kelola ini dapat diwujudkan dengan sistem pencegahan yang baik, yaitu SPIP dengan dimotori oleh APIP, agar seluruh OPD di Pemda dapat bersama-sama memenuhi tujuan pemda dalam menyejahterakan masyarakat ”, jelas Dikdik Sadikin.

Disampaikannya juga bahwa, SPIP ini adalah sebagai sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Sistem ini juga akan lebih menyempurnakan dari sistem pengawasan melekat (waskat) di masa lalu, yang lebih mengutamakan kepada sosok atasan langsung ketimbang sebagai sebuah sistem.

Pada saat itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau mengatakan, SPIP dan APIP Pemkab Pelalawan sangat berpotensi menuju level 3 dibawah kepemimpinan Bupati HM.Harris. Perkembangan Kabupaten Pelalawan dinilai sangat pesat. ”SPIP dan APIP Pemkab Pelalawan ini sangat berpotensi untuk menuju level 3 dibawah kepemimpinan Bupati HM.Harris, ini terlihat dari pesatnya perkembangan Kabupaten Pelalawan saat ini. Oleh karena itu, Pelalawan adalah salah satu Kabupaten/ Kota yang Kita dorong SPIP dan APIP nya menuju level 3.

Peningkatan leveling SPIP dan APIP ini nantinya juga akan tercatat secara nasional, sebagai realisasi pencapaian target RPJMN 2015-2019, dan menjadi perhatian Presiden. Oleh karena itu sangat diperlukan keseriusan dan komitmen Bupati dan juga seluruh OPD”, pungkasnya.

Sementara itu di tempat yang sama Bupati Harris mengatakan dengan keseriusan, Mantan Ketua Adkasi ini optimis bisa mencapai level 3 untuk meningkatkan level dari SPIP sebelumnya yaitu 1,7.

Diharapkan keseriusan dari Kepala OPD untuk bisa bersinergi dan bekerjasama. Dengan kondisi perekonomian dunia saat sekarang diharapkan tidak menghambat kinerja dan semangat untuk bekerja. 

Bahkan Mantan Ketua DPRD ini menekankan pentingnya pengawasan dari Kepala OPD langsung turun kebawah, perlunya pengawasan menyeluruh kesemua bawahan staff serta pentingnya evaluasi bila bawahan yang dipercayakan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik,tulasnya.

Ketua BPK RI Perwakilan Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita, SE.MM, menandatangani berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Demi meningkatkan Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dua rombongan OPD dari Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir hadir di BPKP Riau selama tiga hari untuk membenahi instrumen SPIP yang diperlukan. 

“SPIP merupakan suatu sistem terintegrasi yang harus diikuti oleh semua elemen dalam organisasi kepemerintahan. SPIP ini harus diikuti oleh semua elemen yang ada, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan/berlaku. SPIP adalah sistem yang harus dibangun oleh semua OPD yang ada di Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hilir.” Demikian ungkap Kepala Perwakkilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin dalam pemutupan monitoring terhadap kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis (16/11/2017) di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru.

Monitoring terhadap kabupaten tersebut dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Riau dalam rangka peningkatan pencapaian Maturitas SPIP level 3 di tahun 2017 oleh 2 pemda kabupaten tersebut. Monitoring kali ini merupakan tindak lanjut dari monitoring sebelumnya yang dilaksanakan secara serentak terhadap 4 kabupaten, yakni Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 23 sampai dengan 27 Oktober 2017 di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau di pekanbaru.

Pelaksanaan monitoring ini dilakukan langsung oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) SPIP BPKP Perwailan Provinsi Riau dari tanggal 14 sampai dengan 16 November 2017 di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru. Pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP ini diikuti langsung oleh Satgas SPIP termasuk sektreris OPD dan Inspektur dari masing-masing Pemda kabupaten.

Hasil monitoring yang dilakukan oleh Tim Satgas SPIP BPKP Perwakilan Provinsi Riau dari tanggal 14 sampai dengan 16 November 2017 sesuai dokumen yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Pelalawan mendapat skor 3,449 atas penyelenggaraan pelaksanaan SPIP. Sementara, Pemda Kabupaten Indragiri Hilir mendapat skor 3,184. Namun demikian, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau mengatakan, capaian Level 3 saat ini masih bersifat sementara berdasarkan dokumen yang disampaikan kepada Tim satgas SPIP BPKP Perwakilan Provinsi Riau. Kedepan masih akan di lakukan Self-Assessmentdan Quality Assuranceyang nantinya akan disampaikan ke BPKP pusat untuk di tetapkan capaian SPIP dengan Level 3 ini.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin sangat mengapresiasi terhadap peningkatan capaian Maturitas SPIP Level 3 pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang secara dokumen telah mencapai level 3 di tahun 2017. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau berharap agar capaian tersebut dapat dijaga. Karena menurutnya capaian tersebut bukan merupakan suatu hal yang bersifat permanen.

Pemkab Pelalawan  Komitmen MoU Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan  (BPKP) Perwakilan Riau telah melakukan Penandatangan Kerjasama tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah bertempat di Auditorium lantai III Kantor Bupati Pelalawan pada awal tahun 2017

Pada kesempatan tersebut hadir Bupati Pelalawan H.M. Harris, Kepala BPKP Riau Dikdik Sadikin, Sekdakab. Pelalawan H.Tengku Mukhlis.m.Si, Asisten I, II dan III, Kepala Inspektorat Pelalawan H. Edi Suriandi, serta Kepala SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten pelalawan.

Dalam sambutannya, Kepala BPKP Perwakilan Riau Bapak Dikdik Sadikin menjelaskan bahwa BPKP merupakan Internal Auditor yang memiliki pengasawan yang luas, selain itu BPKP dalam tugasnya lebih mengedepankan tindakan prefentif agar kedepannya tidak terjadi permasalahan hukum yang mungkin akan dihadapi oleh pemerintah daerah.

“Kedepannya kami akan merubah paradigma tentang BPKP sebagai momok yang menakutkan bagi pemerintah daerah menjadi BPKP yang menyenangkan dan mitra kerja yang bersahabat bagi pemerintah daerah. Selain itu, auditor internal harus memiliki early warning system atau system peringatan dini untuk melakukan pendampingan secara baik,”ujar dikdik.

Pada kesempatan tersebut Bupati Pelalawan H.M.Harris dalam sambutannya mengharapkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemkab. Pelalawan dan BPKP riau sebagai mitra kerja dapat memberikan pendampingan pengawasan kepada kami, sehingga kedepannya tidak ada SKPD yang berhadapan dengan pidana.

“Beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten Pelalawan meraih predikat CC yang sebelumnya hanya meraih predikat C yakni meningkat dari tahun sebelumnya pada acara penyerahan LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang diserahkan langsung Kemenpan dan RB RI dibandung, hal ini perlu saya sampaikan diforum ini sebagai motifasi bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah kedepannya,”lanjut Bupati Harris.

“Terakhir saya berpesan kepada kepala OPD untuk berhemat dan tidak terbuai dengan acara yang berbentuk seremonial yang tidak penting, ini perlu saya ingatkan karena terbatasnya keuangan daerah. Oleh sebab itu, kepentingan yang menyentuh kepada masyarakat harus lebih kita utamakan agar masyarakat dapat merasakan langsung dari program pemerintah, " ucapnya. (Advetorial/ Pemkab Pelalawan)


Share Tweet Google + Cetak

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com