Riauaktual.com - Harapan aksi masa penolakan Undang-Undang Omnibus Law, atau Cipta Kerja yang digelar tiga hari ini di Provinsi Riau mulai membuahkan hasil.

Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto memastikan surat aspirasi penolakan UU Omnibus Law yang beredar di masyarakat dan ditandatangani nya merupakan surat yang benar.

"Surat itu pasti akan dikirim. Meski, dari bukti foto surat yang beredar terlihat tidak ada nomor surat, tanggal dan stempelnya. Untuk nomornya, tanggal surat dan stempel nantinya akan dibuat oleh sekwan,'' imbuhnya ketika dikonfirmasi Riauaktual.com, Jum'at (9/10/2020) malam.

Kader Partai Gerindra ini, juga membacakan isi surat aspirasi itu, 

''Dengan disahkannya undang-undang tentang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020 ini. Menimbulkan aksi penolakan oleh sejumlah mahasiswa, buruh, hingga Forum Komunikasi Perwakilan Rakyat Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) di Provinsi Riau''.

''Sehubungan dengan hal tersebut, pimpinan DPRD Riau menyampaikan aspirasi dari mahasiswa, buruh dan Forum Komunikasi Perwakilan Rakyat Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) yang menyatakan menolak UU Omnibus Law dimaksud''. (HA)