ils/ int

Korupsi Pembangunan Drainase Paket A di Pekanbaru, Dua Rekanan Divonis Sesuai Tuntutan JPU

Kamis,23 Mei 2019 - 19:32:35 WIB Di Baca : 922 Kali

Riauaktual.com - Dua terdakwa merupakan rekanan dugaan dugaan korupsi pembangunan drainase Paket A di Kota Pekanbaru, dinyatakan bersalah. Keduanya dituntut Majelis hakim sesuai tuntutan Jaksa Penunut Umum (JPU). 

Keduanya Iwa Setiady selaku Konsultan Pengawas dari CV Siak Pratama Engineering. Kemudian Sabar Jasman, berstatus Direktur PT Sabarjaya Karyatama. 

Mereka diketahui merupakan rekanan proyek yang dikerjakan di tahun 2016 lalu. 

Loading...

Oleh mejelis hakim diketuai Saut Maruli Tua Pasaribu mengatakan, keduanya terbukti secara sah dan bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Putusan itu, terungkap dalam pembacaan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (22/5/2019) malam.

''Sidang ini memutuskan menghukum terdakwa Sabar Jasman dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan,'' kata Saut Maruli Tua Pasaribu, sambil mengetuk Palu. 

Selain itu, Direktur PT Sabarjaya Karyatama juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan. Terdakwa ini juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2,5 miliar subsider 2 tahun. 

''Nanti setelah satu bulan putusan inkrah. Maka harta benda terdakwa disita dan dilelang mengganti kerugian negara,'' ungkap Saut. 

Saut menambahkan, nanti jika tidak dapat mengganti. Maka dapat diganti hukuman 2 tahun penjara. 

Untuk terdakwa Iwa Setiady, yang bersangkutan divonis lebih ringan. Pria yang berstatus Konsultan Pengawas dari CV Siak Pratama Engineering dijatuhi hukuman pidana selama 3 tahun 6 bulan. 

''Dan dikenakan denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan. Kemudian, diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp187 juta subsider 1 tahun,'' tambah Saut. 

Setelah diputus, kedua terdakwa menyatakan sikap pikir-pikir. Oleh majelis hakim, keduanya diberikan waktu sepekan menentukan sikap berdasarkan putusan itu. 

Sebelumnya, dalam perkara rasuah ini masih terdapat tiga pesakitan lainnya. Mereka yakni, Ichwan Sunardi saat itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

Pesakitan lainnya, bernama Windra Saputra sebagai Ketua kelompok kerja (Pokja) dan Rio Amdi Parsaulian selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Riau. 

Mereka bertiga diketahui berstatus sebagai oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Direncanakan pembacaan vonis terhadap mereka akan dilakukan pada hari ini, Jum’at (24/5/2019) lalu.  

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ichwan Sunardi, Windra Saputra dan Rio Amdi Parsaulian dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun 8 bulan. Ketiga dibebankan membayar denda sebesar Rp50 juta atau subsider 6 bulan kurungan penjara. Namun, mereka tidak dibebankan membayar kerugian negara.

Lalu, terhadap Sabar Jasman dituntut pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, dan membayar denda sebesar Rp50 juta subsider 6 bulan penjara. Dia juga diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp2,5 miliar subsider 2 tahun kurungan.

Sedangkan bagi Iwa Setiadi dituntut lebih ringan dari terdakwa Sabar Jasman. JPU menuntutnya dengan 3,5 tahun penjara, dan denda Rp50 juta subsider 6 bulan penjara. Serta  diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp220 juta subsider 1 tahun dan 8 bulan penjara.

Untuk diketahui, dugaan korupsi itu terjadi pada tahun 2016 lalu. Saat itu, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau melakukan pembangunan drainase di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A. Gorong-gorong itu dibangun di sepanjang jalan dari simpang Jalan Riauhingga simpang Mal SKA Pekanbaru. Adapun pagu paket sebesar Rp14.314.000.000 yang bersumber dari APBD Riau tahun 2016.

Pekerjaan tersebut berdasarkan surat perjanjian kontrak tanggal 21 September 2016 dengan nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp11.450.609.000 yang dilaksanakan oleh PT Sabarjaya Karyatama. Terhadap pekerjaan tersebut rekanan telah menerima pembayaran 100 persen.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pekerjaannya yang tidak sesuai dengan kontrak yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp2.523.979.195. Angka itu berdasarkan hasil perhitungan audit BPKP Provinsi Riau tanggal 18 September 2018. (HA)


Share Tweet Google + Cetak

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com



Loading...