Riauaktual.com - Ida Yulita Susanti, anggota DPRD Kota Pekanbaru ini turut mengkritisi terkait sepinya peminat lelang jabatan atau assessmen yang digelar dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pasalnya empat jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru seharusnya telah memasuki masa pengumuman hasil seleksi administrasi. Namun, karena minimnya pejabat yang mendaftar, maka proses pendaftaran pun diperpanjang.

"Saya di komisi I menyoroti soal sepinya peminat lelang jabatan dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Dari empat jabatan tidak semua diminati, bahkan tidak ada antusias ASN, saya melihat ini karena pengelolaan, peningkatan dan pemberdayaan SDM yang ada di kota Pekanbaru terkait ASN memang sangat buruk," kata Ida Yulita Susanti, anggota Komisi I DPRD kota Pekanbaru, Kamis (8/10/2020).

Menurut Politisi golkar ini, buruknya peningkatan, pemberdayaan dan pengelolaan SDM dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru tersebut terlihat dari banyaknya pejabat yang berstatus plt, plh dan pj yang menjabat dua bahkan tiga tempat. 

"Faktanya hari ini banyak terjadi Plt dilingkungan pemerintah kota Pekanbaru, banyak pj banyak Plh dan itu bertahun-tahun padahal seharusnya menurut amanat undang-undang enam bulan paling lama setelah enam bulan wajib didefinitifkan, tapi kalau sekarang satu orang bisa menjabat sampai tiga tempat, jadi ketika lowongan itu dibuka orang tidak mau daftar lagi karena sudah prediksi siapa orang-orangnya, jadi kepercayaan dari Asn kita ini tidak ada kepada pemimpinnya karena tidak yakin juga akan lulus murni," sebut Ida. 

Untuk diketahui, empat jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru seharusnya telah memasuki masa pengumuman hasil seleksi administrasi. Namun, karena minimnya pejabat yang mendaftar, maka proses pendaftaran pun diperpanjang.

Empat jabatan yang dilakukan Assessmen yaitu Satpol PP, Disdik, Sekda dan Sekretaris DPRD Pekanbaru. (Pur)