Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Selaraskan Program Kementerian Sosial RI

Rabu,15 Mei 2019 - 17:29:38 WIB Di Baca : 394 Kali

Riauaktual.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis selaraskan program Kementerian Sosial RI, diantaranya Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dra Hj Martini MH bahwa Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Ia menjelaskan, sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Selain Itu, melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Kepala dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dra Hj Martini MH

Menurutnya, program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

Ia juga mengatakan, penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan proses bisnis, perluasan target, dan penguatan program komplementer. Harus dipastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mendapatkan subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KIP, bantuan Rutilahu, pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera. 

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol samapai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederjat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Ia mengatakan, penambahan komponen kesejahteran sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

PKH ini dikatakanya, harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. KPM yang memiliki komponen kesejahteraan social berkewajiban memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Perkuat PKH, Mensos Arahkan Pemda Alokasikan Dana Dampingan

Kementerian Sosial Republik Indonesia menghimbau Pemerintah Daerah memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengalokasikan dana dampingan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Alokasi dana dampingan telah diatur dalam Permensos 1 Tahun 2018 pasal 57, bahwa sumber pendanaan PKH dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota", ungkap Dra Hj Martini MH.

Dalam Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Bab II, Huruf A, poin 8 menyatakan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan, termasuk SDM pelaksana PKH sesuai dengan komitmen.

Seperti diketahui Menteri Sosial telah mengirim surat kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia dengan nomor 202/MS/C/12/2018 tanggal 28 Desember 2018.

Dalam suratnya, Mensos menyatakan bahwa penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, minimal sebesar lima persen

"Pemda mempunyai kewajiban untuk menyediakan alokasi anggaran minimal lima persen dihitung dari total bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota", tegas Kadis.

Menurut Kadis, alokasi dana penyertaan digunakan untuk mendukung kegiatan PKH, diantaranya menyediakan kantor Sekretariat Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk Administrator Database dan Pendamping Sosial PKH.

Menyediakan fasilitas pendukung di sekretariat PKH antara lain komputer, meja kerja dan kursi, printer, ATK, AC, alat transportasi, alat komunikasi, alat dokumentasi, sepatu dan lemari penyimpanan dokumen.

Dana penyertaan, menurut agus juga bisa untuk operasional bagi Koordinator Kabupaten/Kota, Supervisor PKH, Pendamping Sosial dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota. Cetak atau pengadaan formulir verifikasi fasdik faskes kesos sistem pengaduan masyarakat dan formulir pemutakhiran

"Biaya operasional pengiriman formulir hasil verifikasi faskes fasdik dan kesos dari Kabupaten/Kota Pelaksana PKH ke Provinsi. Sosialisasi PKH tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan atau Desa," jelas nya.

Rapat koordinasi teknis PKH tingkat kabupaten atau kota dan kecamatan dengan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Kanwil Agama, Lembaga bayar, Pendamping Sosial dan Administrator Database PKH juga bisa di alokasikan melalui APBD.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM PKH, Pemda juga bisa menyelenggarakan pemantapan atau capacity building Pendamping dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota serta mendukung pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam bentuk pengadaan bahan pemantapan atau coaching P2K2 dan operasional pelaksanaan P2K2 Peksos Supervisor, Pendamping Sosial dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebagai bentuk apresiasi dan peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan PKH, Pemda juga berkewajiban untuk menyiapkan honor tim koordinasi teknis PKH Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Kecamatan dan mengalokasikan anggaran studi banding ke Kabupaten/Kota pelaksana PKH terbaik.

Untuk mengawal pelaksanaan PKH agar dapat berjalan sesuai dengan pedoman, Pemda diharapkan membentuk layanan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) PKH di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan menyediakan alokasi kegiatan monitoring pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan PKH di Kabupaten/Kota

Pemda juga di himbau untuk mensinergikan program penanggulangan kemiskinan lainnya khususnya yang didanai APBN, "sinergi program akan mempercepat KPM keluar dari kondisi kemiskinan untuk mencapai hidup yang lebih sejahtera", ungkap Kadis.

Tiga Kementerian Bersinergi Entaskan Kemiskinan melalui Program Bekerja

Ia juga mengemukakan, tiga kementerian menandatangani kesepakatan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja). Penandatanganan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan sinergi antarlembaga untuk menekan kemiskinan di Indonesia.

Kerja sama ditandatangani Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Sosial (Kemensos), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam Rapat Koordinasi bertema Bersinergi Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Bekerja.

Sinergi lintas kementerian ini berperan penting dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan. "Jadi, dalam program Bekerja ini, mulai dari Kementerian Desa, Kementerian  Sosial, gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Semuanya kita bersinergi," kata Dra Hj Martini MH.

ia juga menjelaskan bahwa program Bekerja, pemerintah daerah melalui dinas sosial  berperan dalam hal penyelenggaraan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin.

Ada alasan tertentu yang menjadikan Dinsos turut andil dalam percepatan pengentasan angka kemiskinan bersama Kementan dan Kemendes PDTT. Salah satunya, banyak program bantuan dari Kemensos untuk mengurangi angka kemiskinan di antaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Bantuan sosial dari Kemensos memberikan kebutuhan dasar yang cukup bagi warga masyarakat miskin. Tapi, untuk memberikan income (pendapatan) yang permanen ini belum ada. Ada program di Kemensos, tapi jumlahnya tidak banyak," ujar Kadis. 

Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Kepala dinas Sosial Bengkalis Dra Hj Martini MH mengatakan, program KAT atau upaya pemberdayaan komunitas adat terpencil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan supervisi serta evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Ia mengatakan, pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

Tujuan

 

Pemberdayaan Sosial terhadap KAT bertujuan untuk mewujudkan:

·         Perlindungan hak sebagai warga negara;

·         Pemenuhan kebutuhan dasar;

·         Integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas;

·         Kemandirian sebagai warga negara

 

Kriteria

Kriteria KAT dimaksud meliputi:

·         Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;

·         Tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;

·         Marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau

·         Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.

 

Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilaksanakan dalam bidang; permukiman; administrasi kependudukan; kehidupan beragama; kesehatan; pendidikan; ketahanan pangan;  penyediaan akses kesempatan kerja; penyediaan akses lahan; advokasi dan bantuan hukum; pelayanan sosial; dan lingkungan hidup.

 

Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilakukan melalui tahapan kegiatan:

Persiapan Pemberdayaan dilaksanakan melalui tahapan kegiatan; pemetaan sosial; penjajagan awal; studi kelayakan; semiloka (daerah dan nasional); penyusunan rencana dan program; dan penyiapan kondisi masyarakat;

Pelaksanaan Pemberdayaan dilaksanakan dalam bentuk: diagnosis dan pemberian motivasi; pelatihan keterampilan; pendampingan; pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha; peningkatan akses pemasaran hasil usaha; supervisi, dan advokasi sosial; penguatan keserasian sosial; penataan lingkungan sosial; dan  bimbingan lanjut;

Rujukan merupakan tahapan purnabina berupa pengalihan program/kegiatan pada berbagai pihak sesuai kebutuhan KAT. Purnabina merupakan tahapan akhir setelah proses waktu pemberdayaan;

Terminasi merupakan tahapan pengalihan program Pemberdayaan Sosial terhadap KAT. Kegiatan terminasi dilaksanakan dalam bentuk pembuatan berita acara pengalihan program Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dari Menteri kepada Pemerintah Daerah.

DPRD Bengkalis Sofyan mendukung penuh dalam program Bekerja, Rumah Tangga Miskin (RTM) akan mendapat bantuan investasi jangka pendek hingga jangka panjang dengan cara bekerja. Misalnya, bertani, berternak, dan bercocok tanam. RTM merupakan rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan sebagai penerima bantuan.

"Dalam program ini memang dibutuhkan kepercayaan masyarakat. Nah, beliau (Mentan) meminta nama dan alamat warga dari Kementerian Sosial untuk menjalankan program tersebut. Karena yang menangani fakir miskin dari Menteri Sosial, otomatis datanya ada di sini. Sebagaimana UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin," kata Sofyan menjelaskan.

Dalam penyaluran bantuan kepada 200 ribu RTM, Kementan memberikan prasyarat sebagai ketentuan penyaluran bantuan. "Misal, berapa luas rumahnya, ada halamannya atau tidak untuk bercocok tanam. Begitu pun saat diberi bantuan untuk berternak. Kementan memberikan syarat. Setelah itu barulah diverifikasi. Kebetulan ada pendamping dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)," katanya.  

Dalam kerja sama ini, tiga kementerian melakukan koordinasi dengan dinas-dinas yang ada di tingkat provinsi hingga kabupaten, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dan Dinas Desa. Harapannya, sinergi ini membawa dampak positif dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

DPRD Bengkalis Sofyan

Sinkronisasi Kegiatan Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial

Ia juga menyebutkan perlu langkah proaktif dari para bupati di wilayah perbatasan untuk identifikasi masalah, untuk mengimplementasikan kebijakan inovatif, memperkuat sinergi, memastikan program pemerintah bisa sesuai dengan kearifan lokal. Prinsip pembangunan kita adalah terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan," ujar Sofyan.

Menteri Sosial juga mengatakan bahwa dalam program kerjanya akan aktif  untuk mendatangi setiap daerah kabupaten yang berada di wilayah terluar, terpencil, dan perbatasan. (adv/man)


Share Tweet Google + Cetak

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com