ils/ int

Sempat Berstatus Buron, Dirut PT DSI, Akhirnya Ditetapkan Tahanan Kota

Senin,15 April 2019 - 19:33:45 WIB Di Baca : 415 Kali

Riauaktual.com - Sempat berstatus buronan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak. Belakangan, akhirnya Korps Adhyaksa tersebut menganulir kebijakannya sendiri. 

Perubahan status tersebut, dinyatakan dengan menetapkan status penahanan Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI) Suratno Konadi itu menjadi dari tahanan menjadi tahanan kota.

Kejahatan Suratno Konadi merupakan salah satu tersangka dugaan pemalsuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor : 17/kpts-II/1998. Sementara itu, tersangka lainnya adalah Teten Effendi. Status tersangka saat itu dia menjabat selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Siak.

Loading...

Sebelum sampai saat ini, sebelumnya penyidikan perkara ini dilakukan penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Riau. Akhirnya, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari Siak, Selasa (9/4/2019) lalu.

Dalam proses tahap II yang sudah dilakukan, Kejari Siak memutuskan jika Suratno Konadi ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Siak Sri Indrapura untuk 20 hari ke depan. Pernah berstatus buron dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), menjadi alasan Jaksa menjebloskan anak kandung dari pemilik PT DSI bernama Mery itu ke jeruji besi. Sementara terhadap Teten tidak dilakukan penahanan karena dinilai kooperatif.

Namun, berselang beberapa hari kemudian, Jaksa menganulir kebijakannya itu. Suratno diketahui telah dikeluarkan dari rutan, dan kini berstatus tahanan kota.

Terkait status kasus ini, Muspidauan selaku Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, membenarkan hal tersebut. 

Dia mengungkapkan, perubahan status tersebut dikarenakan alasan kesehatan, menjadi salah satu pertimbangan Jaksa mengalihkan statis penahanan terhadap Suratno Konadi.

''Suratno Konadi, memang yang bersamaan pada tahap II kemarin kita tahan. Namun beberapa hari setelah itu ternyata dia sakit dan ada rekam medis dari pihak dokter,'' ujar Muspidauan di ruangannya, Senin (15/4/2019) ini. 

Permohonan penangguhan penahanan itu dilakukan oleh pihak keluarga dari Suratno. Dan atas permohonan itu, Kejari Siak menyampaikan sejumlah syarat kepada pihak keluarga.

''Penangguhan itu sesuai dengan Pasal 21 KUHAP, bahwa dia harus memenuhi syarat tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, karena dia sakit dan juga ada penjamin, maka Kejari Siak mengabulkan penangguhan penahanan itu,'' sebut Muspidauan.

Namun penangguhan penahanan itu mengalihkan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Yang bersangkutan (Suratno,red) ditahan di Kota Siak Sri Indrapura dengan ketentuan wajib lapor setiap minggunya.

Kemudian, terkait status buron yang pernah disandang anak kandung dari Merry, pemilik PT DSI itu, Muspidauan mengatakan pihak Kejaksaan hanya berupaya mengeluarkan kebijakan sesuai aturan yang ada.

''Kita berbicara kepada aturan saja. Aturan itu apabila yang bersangkutan tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya,'' terangnya.

Penangguhan itu disetujui, karena adanya jaminan dari pihak keluarga dan pengacara. Dimana ada pernyataan bersedia menghadirkan Suratno pada saat dibutuhkan, terutama dalam proses persidangan.

''Ini menjadi tanggungjawab Kejari Siak untuk menyelesaikan perkara ini sampai tuntas,'' tegas mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Pekanbaru itu.

Dalam kesempatan itu, Muspidauan juga membantah adanya jaminan uang terkait pengalihan status penahanan Suratno. 

''Setelah saya konfirmasi tadi (kemarin,red), tidak ada jaminan uang. Yang ada jaminan keluarga yang bersedia menghadirkan yang bersay jika dibutuhkan,'' imbuh dia.

Tentu saja jaminan itu mempunyai konsekuensi tersendiri. Suratno dimungkinkan dijebloskan kembali ke jeruji besi, jika tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang jelas.

''Jika dia tidak hadir saat persidangan, panggilan pertama, panggilan kedua, maka akan kita panggil secara paksa. Dimungkinkan untuk dialihkan (menjadi tahanan rutan), jika dia melanggar ketentuan persyaratan yang diberikan untuk pengalihan penahanannya,'' pungkas Muspidauan.

Sementara itu, menurut Firdaus Ajis selaku Penasehat Hukum (PH) dari pihak pelapor, Jimmy, Firdaus Ajis menganggap ada kejanggalan dalam perkara itu. Dia pun berencana melaporkan persoalan tersebut ke Pengawasan Kejati Riau.

Dikatakannya, pada Jumat pekan lalu Konadi dalam keadaan sehat di dalam rutan. Menurutnya, Kepala Rutan Siak Gatot Suariyoko mengajak awak media melihat kondisi tersangka Suratno, sekaligus membantah isu bahwa Suratno mendapat keistimewaan di Rutan Siak. 

''Bila dibaca berdasarkan pemberitaan, saat wartawan konfirmasi ke rutan paginya yang bersangkutan masih mandi dan dipanggil Karutan. Artinya masih sehat wal afiat. Justru pada sorenya dilepaskan karena alasan sakit,'' kata Firdaus.

Kejanggalan kedua, sebutnya, pihak Kejari Siak tidak bisa memberikan keterangan berdasarkan surat keterangan sakit dari dokter.

''Baik dari dokter rutan, maupun dokter pembanding sebagai bukti yang bersangkutan benar -benar sakit,'' terang dia.

Menurut Firdaus, kalau surat sakit tersangka itu saja yang jadi alat oleh Kejari Siak, maka perlu dipertanyakan lagi independensi Kejari dalam memberikan penangguhan atau pengalihan tahanan.

Pihaknya juga mepertanyakan terkait jaminan Kejari dapat memastikan kelancaran dalam sidang. Sebab, Kejari dinilai kurang mempertimbangkan tersangka Suratno menjadi DPO Polda Riau.

''Atas dasar itu, kita mempertimbangkan akan melaporkan hal ini ke bidang Pengawasan Kejati Riau,'' pungkas Firdaus Ajis.

Sebelumnya, untuk perkara yang menjerat dua tersangka berdasarkan laporan pemilik lahan atas nama Jimmy, karena ada klaim izin Menhut di atas lahan yang dimiliki warga.

Pada 2009 PT DSI datang ke lokasi kebun milik warga yang dikelola oleh PT Karya Dayun untuk dijadikan kebun sawit. Ketika itu pengelolaan telah berlangsung kurang lebih lima tahun sehingga pohon sawit telah berusia 3-4 tahun atau berbuah pasir.

PT DSI mengaku dan mengklaim lahan kebun milik masyarakat yang dikelola PT Karya Dayun sebagai miliknya. Pihak PT DSI menunjukkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) Nomor 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998.

Selama warta membuka perkebunan yang dikelola oleh PT Karya Dayun, tidak pernah mengetahui adanya kepemilikan lain selain tempat dimana warga membeli lahan tersebut secara sah.

Karena itu, warga merasa curiga dengan dasar klaim PT DSI, sehingga meneliti dasar pengakuan dari PT DSI yaitu IPKH Nomor 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998. Setelah diperhatikannya izin pelepasan tersebut ternyata penentuan ada pada dictum kesembilan.

Adapun isi dari dictum kesembilan itu berbunyi, jika PT DSI tidak memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada dictum pertama dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan HGU dalam waktu 1 tahun sejak diterbitkannya keputusan itu, maka pelepasan kawasan hutan ini batal dengan sendirinya.

Sesuai dengan dasar klaim itu, ternyata PT DSI belum memanfaatkan kawasan hutan sesuai izin tersebut serta tidak menyelesaikan HGU sampai batas waktu yaitu 1 tahun sejak diterbitkan SK Pelepasan, 1 Januari 1998. Karenanya warga menolak pengakuan atau klaim dari PT DSI.

Akibat penolakan tersebut, PT DSI melakukan upaya hukum gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Siak dengan menggugat PT Karya Dayun meskipun PT DSI mengetahui pemilik asli dari lahan yang digugatnya tersebut bukan PT Karya Dayun. Hal itu sesuai sebagaimana terdaftar di kepaniteraan PN Siak Nomor : 07/PDT.G/2012/PN.Siak tanggal 26 Desember 2012.

Menariknya, pada tingkat PN Siak dan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, PT DSI memenangkan perkara tersebut. Pada tingkat Mahkamah Agung (MA) gugatan PT DSI dinyatakan tidak dapat diterima. Akhirnya PT DSI melakukan upaya PK dengan berbagai alasan.

Atas latar belakang itu warga membuat laporan kepada Polda Riau untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas adanya dugaan menggunakan surat yang tidak benar. (HA)


Share Tweet Google + Cetak

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com



Loading...