Korupsi Alkes Tiga Dokter di Pekanbaru Divonis Berbeda 

Kamis,11 April 2019 - 08:00:00 WIB Di Baca : 381 Kali

Riauaktual.com - Sidang korupsi alat kesehatan (Alkes), yang melibatkan tiga dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dilakukan Rabu (10/4/2019) sore ini memasuki pembacaan amar tuntutan. 

Oleh hakim, Tiga oknum dokter tersebut dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad (AA) Riau. Akan tetapi ketiganya dituntut dengan pidana yang berbeda.

Diketahui identitas tiga dokter yang duduk di kursi dipersidangan antara lain dr Kuswan Ambar Pamungkas, SpBP-RE, dr Weli Zulfikar, SpB(K)KL dan drg Masrial, SpBM.

Loading...

Tidak hanya tiga dokter itu, tuntutan pidana juga dijatuhkan kepada dua terdakwa lainnya yang merupakan rekanan. Masing-masing mereka adalah Yuni Efrianti dan Mukhlis yang masing-masing merupakan Direktris dan staff dari CV Prima Mustika Raya (PMR). 

Amar tuntutan itu dibacakan oleh Lusi Simanmora dan Astin merupakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru di hadapan majelis hakim yang diketuai Saut Martua Pasaribu.

Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, disampaikan JPU bahwa para tersangka dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Hal itu sebagaimana mana tertuang dalam dakwaan subsider.

''Menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP,'' ujar Jaksa Lusi.

Atas pelanggaran itu, maka JPU, pihaknya meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sesuai dengan tuntutan mereka. 

Sementara itu, untuk terdakwa Kuswan Ambar Pamungkas, dituntut pidana selama 1 tahun dan 8 bulan. Selain itu, dia juga dikenakan denda sebesar Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kemudian, untuk terdakwa Masrial dituntut pidana selama 2 tahun kurungan, denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan. 

''Terdakwa Masrial dihukum dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp131.717.303 subsider 1 tahun kurungan,'' lanjut Lusi.

Sedangkan untuk terdakwa Weli Zulfikar dituntut lebih tinggi, yaitu selama 2,5 tahun. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp50 juta subsider 6 bulan, uang pengganti kerugian negara sebesar Rp213.181.975 subsider 1 tahun dan 3 bulan kurungan.

Dilanjutkan JPU, terhadap terdakwa Yuni Efrianti dituntut pidana penjara selama 20 bulan, denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan, dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp66.709.841. 

''Uang sebesar itu telah dikembalikan yang diperhitungkan sebagai uang pengganti,'' kata Jaksa Astin melanjutkan.

Terakhir, JPU membacakan tuntutan terhadap terdakwa Muklis. Mantan bawahan Yuni Efrianti itu dituntut pidana selama 20 bulan, dan denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan.

Usai membacakan tuntutan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan. Penyampaian pleidoi itu dijadwalkan digelar pada Senin (15/4/2019) mendatang.

Diketahui, berdasarkan surat dakwaannya, JPU menyebut perbuatan para terdakwa terjadi pada tahun 2012 hingga 2013 silam dengan cara membuat Formulir Instruksi Pemberian Obat (FIPO) dengan mencantumkan harga yang tidak sesuai dengan harga pembelian sebenarnya dalam pengadaan alat kesehatan spesialistik Pelayanan Bedah Sentral di RSUD AA Riau. 

Dalam pembelian itu, pesanan dan faktur dari CV PMR disetujui instansi farmasi. Selanjutnya dimasukkan ke bagian verifikasi untuk dievaluasi dan bukti diambil Direktris CV PMR, Yuni Efrianti  Selanjutnya dimasukkan ke Bagian Keuangan.

Setelah pencairan disetujui, kemudian bagian keuangan memberi cek pembayaran pada Yuni Efrianti. Pencairan dilakukan Bank BRI, Jalan Arifin Achmad. Setelah itu, Yuni Efrianti melakukan perincian untuk pembayaran tiga dokter setelah dipotong fee 5 persen.

Pembayaran dilakukan kepada dokter dengan dititipkan melalui staf SMF Bedah, saksi Firdaus. Tindakan terdakwa melanggar peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah.

Menurut JPU, CV PMR diketahui bukan menjual atau distributor alat kesehatan spesialistik yang digunakan ketiga dokter. Kenyataannya, alat tersebut dibeli langsung oleh dokter bersangkutan ke distributor masing-masing.

Alat kesehatan juga tidak pernah diserahkan CV PMR kepada panitia penerima barang dan bagian penyimpanan barang di RSUD AA Riau sebagaimana ketentuan dalam prosedur tetap pengadaan dan pembayaran obat, gas medis dan alat kesehatan pakai habis BLUD AA Riau.

Selama medio 2013 dan 2013, Direktris CV PMR dibantu stafnya Muklis telah menerbitkan 189 faktur alat kesehatan spesialistik. Harga alat kesehatan yang tercantum dalam faktur berbeda-beda dengan harga pembelian yang dilakukan terdakwa dr Welly Zulfikar, dr Kuswan Ambar Pamungkas dan drg Masrial.

Dari audit penghitungan  kerugian keuangan negara ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp420.205.222. Jumlah itu diterima oleh CV PMR dan tiga dokter dengan jumlah berbeda.

Perinciannya adalah CV PMR sebesar Rp66.709.841. Sementara selisih harga alat kesehatan atau mark up harga yang diterima oleh ketiga dokter adalah dr Welly Zulfikar sebesar Rp213.181.975, dr Kuswan Ambar Pamungkas Rp8.596.076 dan dr Masrizal Rp131.717.303.

Perkara ini cukup menarik perhatian publik. Bermula dari kebijakan kejaksaan melakukan penahanan terhadap para pesakitan pada Senin, 26 November 2018 lalu. Penahanan itu menindaklanjuti penanganan perkara yang diusut penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru.

Atas penahanan itu, dokter-dokter di Riau bereaksi. Para dokter mendesak Korps Adhyaksa Pekanbaru itu menangguhkan penahanan terhadap tiga rekan mereka. 

Tak hanya itu, upaya lain juga dilakukan. Seperti mengajukan permohonan penangguhan penahanan oleh sejumlah pihak, seperti dari RSUD AA Pekanbaru, dan sejumlah organisasi profesi kedokteran yang berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Riau.

Atas permohonan itu, Kejari Pekanbaru kemudian melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk meminta petunjuk. Hasilnya, Kejari Pekanbaru tetap keukeuh melakukan penahanan. Hingga akhirnya perkara bergulir ke persidangan.

Tidak menyerah, tiga oknum dokter kemudian mencoba peruntungan dengan mengajukan permohonan pengalihan penahanan ke majelis hakim. Hasilnya, majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan tersebut. Selain tiga dokter, terdakwa Yuni Efrianti juga mendapatkan pengalihan penahanan dari tahanan rutan, menjadi tahanan kota. Sementara Muklis tetap berada di tahanan, karena yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan.

Penetapan pengalihan penahanan dibacakan majelis hakim dalam sidang yang digelar pada Senin (25/2) malam, menanggapi permohonan yang diajukan sejak medio Desember 3018 lalu. (HA)


Share Tweet Google + Cetak

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com



Loading...