Riauaktual.com - DPRD Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna ke III masa sidang III tahun 2019-2020, Senin (06/07/2020) tentang laporan reses.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani, didampingi Wakil Ketua Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri dan juga Nofrizal. Sementara itu dari Pemko Pekanbaru dihadiri oleh Asisten I, Azwan.

Dalam paripurna kali ini, dibacakan laporan reses dari enam dapil yang sudah terlakasan pada tanggal 26-29 Juni 2020.

"Tentunya ini merupakan tanggungjawab konstitusional yang diatur dalam undang-undang, jadi seluruh anggota DPRD melalui Jubir terkait keluhan serta aspirasi masyarakat. Dan banyak terkait infrastruktur, pendidikan dan UMKM," kata Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani saat ditemui seusai paripurna. 

Selanjutnya setelah seluruhnya menyampaikan hasil reses tersebut, Hamdani menuturkan akan disingkronkan dengan visi misi dari Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yang sudah memasuki ujung jabatannya. 

Kemudian terkait dengan masih banyaknya aspirasi dari masyarakat ataupun anggota DPRD yang belum terealisasi, Hamdani menyebut bahwa hal itu dikarenakan adanya prioritas yang harus lebih dikerjakan terlebih dahulu.

Apalagi disaat seperti saat ini yang banyak terkendala Karena Covid-19 yang akhirnya membuat sektor ekonomi babak belur, menurut Hamdani separo dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Pekanbaru mengalami penurunan akibat dihantam badai Covid-19. 

"Tahun lalu PAD Pekanbaru mencapai Rp.600 Miliar, dan beberapa waktu yang lalu kepala Bapenda menyampaikan angka optimis di era Covid ini hanya diangka Rp.280 Miliar, itu angka optimis," sebutnya. 

Namun angka tersebut bisa saja tidak tercapai jika recovery atau pemulihan ekonomi tidak berjalan dengan baik, terlebih saat Pekanbaru menerapkan PSBB banyak central ekonomi yang tutup. 

"Karenanya kita minta Pemko Pekanbaru harus aktif dan mencari cara bagaimana ekonomi di Pekanbaru bisa tetap berputar, dan juga memberikan stimulasi bagi pengusaha lokal," tandas Politisi PKS ini.

Terpisah,  Wakil Ir Nofrizal MM juga menyampaikan, persoalan yang mayoritas disampaikan masyarakat saat reses memang didominan oleh persoalan infrastruktur, pendidikan dan UMKM namun yang menjadi catatan penting saat ini terkait PPDB. 

"Memang tadi tidak semua usulan disampaikan, tapi setidaknya catatan yang telah disampaikan bisa terwakili dan direalisasi walaupun kita tahu kondisi saat ini masa pandemi, dan bisa diperjuangkan di 2021. Yang paling penting juga tadi disampaikan ada persoalan PPDB dengan sistem zonasi yang perlu jadi catatan penting bagi Pemko agar ada evaluasi lebih baik untuk tahun depan pelaksanaanya,"Singkat Nofrizal. (HI)