Riauaktual.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak Rubiati mendapat Kunjungan Kerja (Kunker) studi banding dari DPRD Kabupaten Kampar melalui Ketua Komisi II, Zumrotun bersama anggota.

Kunker yang disambut langsung oleh Plt Dinsos dan Asisten Ekbang Setda Kabupaten Siak Hendrisan tersebut, terkait keberhasilan Plt Dinsos Rubiati, dalam mekanisme penyelenggaraan Bantuan Sosial (Bansos) khususnya penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak selama masa Pandemi Covid-19.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar Zumrotun mengatakan, kunker tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksana penyaluran Bansos terhadap masyarakat siak pada masa covid-19.

Karena didaerahnya (Kabupaten Kampar) menurut dia, dalam penyaluran Bansos COVID 19 ke masyarakat masih banyaknya persoalan-persoalan. 

Kata dia, untuk di Kabupaten Kampar sendiri juga mengalami mekanisme refocusing anggaran sebagaimana halnya daerah-daerah lain di Indonesia. 

"Kami ingin mengetahui mekanisme yang dijalankan Dinsos Siak itu seperti apa dalam hal memberikan bantuan. Lalu, berapa floating anggaran untuk terjadinya refocusing ini. Kemudian selanjutnya terkait data, verifikasi dan validasi data melibatkan lintas sektor itu seperti apa," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Ekbang Sekretariat Daerah Siak Hendrisan menyebutkan, keberhasilan penyaluran Bansos khusus bagi masyarakat terkena COVID 19, tidak lepas dari perintah Bupati Siak Alfedri dalam penanganan data penerima Bansos.

Bahkan kata Hendrisan, selain peran langsung dari Bupati Siak, seluruh OPD terkait ikut langsung bersama melakukan verifikasi dan validasi data terlebih dahulu sebelum Bansos tersebut disalurkan ke masyarakat.

"Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan yang bisa saja terjadi kedepan, bahwa memang kita disoroti oleh semua elemen terkait jadi selama masa pandemi. Soal data-data ini, kalau tidak hati-hati bisa berdampak pada hal-hal yang tidak kita inginkan," sebut Hendrisan ke Riauaktual.com, Kamis (02/07/2020).

Sementara Plt Dinsos Siak Rubiati menjelaskan, terkait keberhasilan penyaluran Bansos dalam rangka penanganan Covid-19 di Siak sudah dilakukan secara terintegrasi, dan melakukan sinkronisasi antara satu OPD dengan OPD lainnya yang terkait di dalam Gugus Tugas Covid 19.

"Menyikapi banyaknya bantuan-bantuan yang diberikan pada saat penanganan covid, Pemkab Siak membuat alur bagaimana data dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemprov maupun pemkab tidak terjadi tumpang tindih di dalam pemberiannya," jelasnya.

Alur mekanisme yang dilakukan, lanjutnya, mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yakni melakukan verifikasi dan validasi data.

"Dimulai dari desa, oleh fasilitator dan kepala desa dimusyawarahkan di kampung dan hasil musyawarah dikirimkan ke kecamatan, di kecamatan diverifikasi dan divalidasi oleh camat bersama supervisor kemudian baru di tetapkan dalam surat keputusan," tuturnya.

"Selanjutnya, Camat mengirimkan usulan ke Bupati melalui Dinas Sosial, untuk dilakukan verifikasi dan validasi tingkat Kabupaten dengan melibatkan Sekda, Asisten, dan dinas-dinas terkait. Jadi proses ini sudah dilakukan secara berlapis-lapis, mekanisme yang sudah dilakukan mulai dari tahap lapisan paling bawah sekali,"terang Rubiati. (Infotorial/Baim)