Riauaktual.com - Menanggapi rencana aksi sekelompok organisasi untuk menyuarakan aspirasi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) pada Jumat, 26 Juni 2020 di Kota Pekanbaru, Ketua Pemuda Pancasila, Iwan Pansa meminta rencana tersebut dibatalkan dan dilakukan dengan cara lain tanpa mengumpulkan massa ditempat umum, demi keselamatan bersama dalam menghadapi Covid-19 yang kembali merebak di Kota Pekanbaru

Iwan Pansa mengungkapkan, pihaknya tidak melarang ada aksi penyampaian aspirasi karena itu di jamin undang-undang. 

"Tetapi, karena sekarang situasi Kota Pekanbaru Zona Merah, kondisi sangat rawan, bisa saja terjadi penularan dari sekolompok aksi menyebar untuk masyarakat lainnya. Karenanya kita minta jangan ada aksi. Kita tidak mau tercipta cluster baru, marilah sama sama peduli," sebut Iwan Pansa, Kamis (25/6).

Iwan juga berharap, agar masyarakat mentaati himbauan pihak aparat kepolisian Kota Pekanbaru untuk tidak mengadakan aksi unjuk rasa selama kota ini masih belum dinyatakan bebas kasus Covid-19.

"Lagipun terkait aspirasi yang di suarakan juga sudah dihentikan pemerintah pusat. Jadi mau apa lagi? dan Presiden sudah menyatakan menunda pembahasan, lagian Surpres (surat presiden) juga tidak dikirim ke DPR, Sehingga pembahasan otomatis tidak dapat dilanjutkan, sudahlah, di DPR juga tidak berjalan kok,"sebutnya.

Iwan pun meminta kepada masyarakat Kota Pekanbaru untuk tidak ragu, apabila RUU HIP ini tetap berjalan, maka Pemuda Pancasila adalah garda terdepan untuk menyuarakan penolakan terhadap RUU HIP ini jika memang bertujuan merongrong Pancasila.

"Karenanya, apabila massa tetap akan turun kejalan untuk aksi, maka itu berarti ada pihak-pihak yang tidak peduli terhadap keselamatan orang lain. Pancasila mengajarkan kita untuk saling peduli dan mengutamakan kepentingan bersama," sebutnya.

"Kami justru lebih sepakat kita buat forum diskusi dan webinar untuk menyampaikan aspirasi, mari bersama kita, kami siap menjadi fasilitator," tuturnya lagi.

Tapi kalau selalu memaksa kehendak dan seolah olah paling peduli dengan nasib bangsa ini, sehingga tetap aksi juga "kami dari Ormas Pemuda Pancasila akan mendesak aparat membubarkan aksi tersebut, karena dianggap melawan hukum," tutup Iwan Pansa. (rilis)