ils/ int

Diam-diam, 45 Legislator Rohil Kembalikan Anggaran Perjalanan Dinas

Jumat,04 Januari 2019 - 20:10:35 WIB Di Baca : 525 Kali

Riauaktual.com - Kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif di Sekretaris Dewan (Setwan) Kabupaten Rohil, ternyata ada perkembangan terbaru. 

Perkembanganya, sebanyak 45 anggota DRPD Rokan Hilir (Hilir) ternyata telah mengembalikan anggaran perjalanan dinas. Namun, besaran nilai pengembalian itu terkesan ditutup-tutupi baik oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau maupun Inspektorat Rohil. 

Pengembalian tersebut dilakukan dalam proses penyelidikan, setelah Polda Riau melakukan mengusut dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif di Sekretaris Dewan (Setwan) Kabupaten Rohil. Penanganan kasus ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil 2017 lalu. 

Loading...

Diketahui dalam LHP yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau itu, dinyatakan adanya dugaan penyimpangan SPPD yang digunakan anggota Dewan tanpa didukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sehingga potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah. 

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setiawan ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa seluruh wakil rakyat di Negeri Seribu Kubah telah mengembalikan anggaran perjalanan dinas ke kas daerah, beberapa waktu lalu. 

''Anggota DPRD Rohil sebanyak 45 orang sudah pengembalian. Tapi berapa besarannya saya belum cek dan belum terima laporan dari inspektorat,'' ujar Gidion, Jum'at (4/1/2018). 

Penyidikan dugaan SPDP Fiktif ini, sejauh ini pihaknya telah memintai keterangan seluruh anggota legislatif dan Aparatur Sipil Negera (ASN) di Setwan Rohil, dalam pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket). Tahapan ini dilakukan untuk mencari peristiwa pidana pada kasus dugaan SPPD Fiktif tersebut. 

''Pihak yang sudah kita mintai keterangannya, anggota legislatif dan ASN di Setwan dalam penyelidikan. Nanti, jika ditemukan peristiwa pidana dinaikan ke tahap penyidikan,'' paparnya. 

Menurut mantan Wadir Narkoba Polda Metro Jaya itu, pungusutan perkara ini, diperkirakan memakan waktu yang cukup lama, karena banyaknya para pihak terkait yang dimintai keterangan. Kasus ini, kata Gidion, sama seperti penanganan dugaan korupsi penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) di Samsat Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Riau. 

''Faktor yang membuat lama, karena banyak pihak dimintai keterangan yang jumlahnya mencapai puluhan. Ini akan memakan waktu lama, sama seperti kasus di Bapenda yang jumlah wajib pajaknya ratusan,'' terang Gidion.  

Namun, begitu, sambung Gidion, penanganan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) tersebut menjadi atensi oleh Ditreskrimsus Polda Riau. 

''Ini atensi kita penyelesaiannya, tidak hanya kasus itu saja melainkan seluruh perkara korupsi jadi atensi kita,'' pungkas Gidion. 

Terpisah, Kepala Inspektur Kabupetan Rohil, M Nurhidayat mengatakan, seluruh anggota dewan telah mengembalikan uang SPPD ke kas daerah. Namun, mengenai besaran pengembalian secara keseluruhan, Dia mengaku tidak mengetahuinya.

''Belum bisa saya pastikan berapa jumlah pengembaliannya, nanti saya cek ke anggota saya,'' ungkap Nurhidayat. 

Nurhidayat menilai, bahwa Ditreskrimsus Polda Riau pastinya mengetahui mengenai berapa besaran anggaran yang sudah dikembalikan oleh wakil rakyat tersebut. Karena proses pemeriksaan dilakukan penyidik di Kabupetan Rohil beberapa waktu lalu. 

''Penyidik yang menanganin perkara itu pasti tau lah. Karena mereka (penyidik) melakukan pemeriksaan ke Rohil. Kalau kita, anggota dewan yang telah mengembalikan, memberikan kuitansi ke kita dan langsung diserahkan ke BPK. Berapa jumlahnya nanti coba saya cek,'' paparnya. 

Perkembangannya juga, sejumlah anggota Dewan yang telah diperiksa, di antaranya Adrizal alias Epi Sintong, Rusmanita dan Jerli Silalahi. Mereka diperiksa pada Selasa (9/10/2018) lalu. 

Selain anggota Dewan, penyelidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait untuk klarifikasi dan dimintai keterangannya. Mereka adalah, Pengguna Anggaran (PA) periode Januari-Juni 2017 berinisial SA, dan PA periode Juni-November 2017 berinisial FR.

Selain itu, juga turut diperiksa Bendahara Pengeluaran periode Januari--Juni 2017 berinisial RJ, Bendahara pengeluaran periode Juni-November 2017 berinisal PS, serta Bendahara Pengeluaran periode November-Desember 2017 berinisial AS. 

Untuk sisanya adalah sebanyak 38 orang saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2017.

Dugaan penyimpangan dalam perkara ini, pada Maret 2017 lalu, Setwan Rohil menerima uang persediaan (UP) sebesar Rp3 miliar. Dari jumlah itu yang bisa dipertanggungjawabkan sekitar Rp1,395 miliar, sedangkan sisanya Rp1,6 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk, penggunaan uang pajak reses II oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Rohil atas nama Firdaus selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp356.641.430. Namun dana itu telah disetorkan ke kas daerah. Kemudian pengguaan uang pajak reses III oleh Sekwan atas nama Syamsuri Ahmad sebesar Rp239.105.430 dengan modus tidak disetorkan. 

Selanjutnya, terhadap anggaran dilakukan ganti uang (GU) sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp1.064.023.000 diperuntukan membayar hutang kepada Lisa atas perintah Syamsuri, dan Rp1.100.331.483 untuk pembayaran hutang kepada Syarifudin. Penggunaan GU tersebut belum ada pertanggung jawabannya. (HA)


Share Tweet Google + Cetak

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com



Loading...