Aksi Demo Mahasiswa Inhil di Terima Ketua DPRD, Namun Panggilan Polres Menunggu Korlap

Senin,19 November 2018 - 17:27:37 WIB Di Baca : 547 Kali

Riauaktual.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Inhil melakukan aksi ke Kantor DPRD Kabupaten Inhil, Jalan HR Soebrantas, Tembilahan, Senin (19/11/2018) pagi.

Massa berorasi di halaman hingga masuk ke dalam gedung DPRD Inhil tanpa pengawalan dari petugas Kepolisian.

Tujuan massa ingin memastikan APBD Inhil tahun 2019 benar-benar pro rakyat, khususnya untuk kepentingan pengembangan perkelapaan.

Loading...

Sebagaimana diketahui, saat itu DPRD Inhil masih membahas KUA-PPAS tahun anggaran 2019.

“Kita ingin memastikan APBD Inhil 2019 harus benar-benar untuk rakyat, dan kita tidak ingin anggaran kepentingan perkebunan nantinya lebih kecil dari anggaran lainnya,” teriak Saifudin Ikhwan, salah seorang orasi.

Pria yang akrab disapa Boboy itu juga menekankan jika anggaran untuk kepentingan pengembangan perkelapaan minim, maka akan dilakukan aksi lebih besar lagi.

Dari Pantauan media dilapangan, selama aksi nyaris terjadi kericuhan karena massa sempat kecewa tidak seorang Anggota DPRD pun yang menyambut.

Namun tak lama kemudian, Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam beserta beberapa anggota DPRD lainnya tiba di hadapan massa.

Dan tak lama kemudian, massa diajak masuk ke dalam salah satu ruangan di gedung wakil rakyat tersebut guna berdiskusi lebih detail lagi.

“Sebenarnya kami telah merancang APBD Inhil 2019 itu untuk kepentingan masyarakat, terutama perkelapaan. Intinya kita bersama-sama mencarikan solusi mengurangi beban masyarakat,” tutur Dani.

Aksi massa yabg dilakukan oleh mahasiswa ini ternyata tidak memiliki izin dari pihak kepolisian. Hal itu disampaikan Wakapolres Inhil, Kompol Afrizal Asri kepada awak media pasca aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Inhil, Senin (19/11/2018) pagi tadi.

“Akan kami panggil Korlap nya, sudah saya suruh Kasat Intelkam untuk menanyakan kenapa ini bisa terjadi,” katanya.

Menurutnya, seharusnya massa melayangkan surat pemberitahuan kepada kepolisian minimal 3 atau 4 hari sebelum turun aksi. Setelah itu, harus menunggu lagi apakah demo itu diizinkan atau tidak.

Dan sebetulnya lanjut Wakapolres, atas dasar Undang-undang, massa bisa saja dibubarkan, bahkan diproses secara hukum.

“Sebetulnya bisa dibubarkan, hanya saja saya lihat ke sini tadi anggota DPRD sudah menerima. Saya ingatkan untuk kedepan, jangan sampai terulang lagi. Jika tidak, kami akan bertindak sesuai aturan,” tegasnya.

“Apalagi aksi hari ini sudah ada pelanggaran, karena ada yang bawa kayu. Inikan terindikasi i’tikad tidak baik. Kalau mau menyampaikan aspirasi ya aspirasi saja, jangan bawa-bawa kayu, apalagi tadi sudah mau anarkis. Saya terlambat saja tadi, kalau tidak, saya lakukan tindakan Kepolisian,” tambahnya. (Wan)


Share Tweet Google + Cetak

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com



Loading...