PEKANBARU, RiauAktual.com - Alasan KPU tak melakukan qiuck count karena bukan tanggung jawabnya dan tak ada aturan hukum, serta tak ada dana, hal ini menjadi pertanyaan bagi banyak kalangan dan terdengar aneh di telinga ketika pernyataan itu muncul dari Ketua KPU Riau Edi Sabli.

"Itu saya lihat hal aneh. Anggaran mengadakan quick count ini tak besar kok, dengan 60 juta saja cukup," kata Muhammad Fadri AR, anggota DPRD Pekanbaru.

Meskipun melakukan penghitungan cepat bukanlah wajib untuk dilaksanakan KPU Riau, namun adanya quick count ini diperlukan oleh masyarakat dan kandidat yang bertarung dalam Pilgubri tersebut untuk memperoleh data yang independent dan bisa dipercaya keakuratannya.

"Lagi pula, kalau tak ada quick count akan rawan terjadinya penyelewengan surat suara saat rekapitulasi berlangsung. Kalau ada quick count kan masyarakat bisa memantau, karena quick count secara resmi itu margin of error dibawah 5 persen," sebut Fadri.

Sebagai wakil rakyat, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku sepanjang Pilgubri di Riau, maka Pilgubri 2013 ini merupakan Pilgubri yang paling kacau. Tak ada quick count, logistik yang tidak sesuai spec, serta persoalan lainnya yang membuat Pilgubri tahun ini kacau.

"Ketua KPU sekarang itu pemalas dan lambat, kita pertanyakan kinerja KPU Riau. Karena tingkat kecurangan di Pilgubri tahun ini sangat tinggi dan juga celah untuk gugatan juga ada. KPU Pusat segera evaluasi KPU Riau ini," kata Fadri lagi.

Seharusnya, KPU Riau membuktikan bahwa dapat bekerja dengan baik dan melancarkan Pilgubri serta meminimalisir segala kemungkinan kecurangan. Dengan tidak menggelar quick count, menurut Fadri, KPU Riau sama saja memberikan peluang untuk segala bentuk pelanggaran.

"KPU seharusnya memilih lembaga survey yang bisa dipercaya akurat datanya. Dengan lembaga survey yang melakukan quic count secara resmi, maka sepintas hasil Pilgubri sudah diketahui masyarakat, saat diumumkan oleh KPU nanti, hasilnya tak akan jauh dari quick count itu," pungkasnya. (rm)