Adopsi Peraturan, DPRD dan Perangkat Daerah Terkait Kunker ke Kota Batam

Jumat,26 April 2019 - 22:16:54 WIB

Riauaktual.com- Tekan perdagangan perempuan dan anak di wilayah kabupaten Bengkalis. Komisi IV DPRD Bengkalis bersama sejumlah Perangkat Daerah (PD) Pemkab Bengkalis melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Batam, Jumat (26/4/2019). 

Kota Batam merupakan daerah dikenal  berhasil menjalankan peraturan daerah (Perda) tentang perdagangan perempuan dan anak. Untuk mendapatkan informasi penerapan tersebut, DPRD Bengkalis Ketuai Sofyan beserta Wakil Ketua Nanang Haryanto bersama dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bengkalis Hj Yusnani serta dinas Sosial Bengkalis Isni Susanti melakukan kunker ke P3APPKB Kota Batam disambut oleh Diah Sri Purwanti Sekretaris P3APPKB, Yohana Rumetri Kabid PPKK, Roswita Kasi Pengasuhan, Alternatif, Pendidikan dan Budaya, dan Hasriah Kasi Data Informasi Perempuan dan Anak di gedung Dinas Bersama Kota Batam.

Ketua Komisi IV Sofyan mengatakan bahwa di kabupaten Bengkalis pernah ada kasus tenaga kerja wanita (TKW)  yang dimanfaatkan pihak tidak bertanggungjawab. Tentunya,  dan hal ini perlu penanganan serta pencegahan agar kasus tersebut tidak akan terulang. Ia juga menjelaskan pemerintah daerah saat ini berupaya untuk menjadikan Bengkalis sebagai kota layak anak.

"Masukan dan penjelasan yang kami dapat nantinya akan menjadi acuan dalam rangka penyusunan angggaran, kegiatan dan mendukung program-program dinas terkait”, ujar Sofyan dalam pertemuan kunker tersebut. 

Sekretaris P3APPKB Kota Batam Diah Sri Purwanti mengatakan, kota Batam sendiri sudah tidak asing lagi dengan perdagangan perempuan. Berdasarkan penjelasannya, Batam bukanlah tujuan untuk trafficking tetapi hanya tempat singgah bagi pelaku trafficking untuk memberangkatkan korbannya. Selain itu, ia mengakui bahwa Kota Batam hanya menangani masalah TKW yang dipulangkan dari Malaysia dengan berbagai masalah.

Untuk menangani tersebut, kota Batam membentuk tim gugus tugas yang bekerjasama dengan dinas terkait, misalnya Dinas Sosial, Imigrasi, Pengadilan Agama, Kejaksaan, Depag, PKK, dan lainnya yang berjumlah sekitar 30 Dinas.

Kemudian terkait Kabupaten/Kota layak anak, Roswita Kasi Pengasuhan, Alternatif Pendidikan dan Budaya menjelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Bengkalis sama dengan yang dilakukan di Kota Batam. Kota Batam sejak tahun 2012 telah membentuk kelurahan layak anak, dan baru-baru ini membentuk Komisi Pengawasan Perlindungan Anak.

Sementara itu, dinas Permberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkalis Yusnaini menyampaikan bahwa di Kabupaten Bengkalis juga telah melakukan banyak cara dalam rangka perlindungan perempuan dan anak termasuk pembentukan satgas, tetapi satgas memiliki kemampuan yang terbatas.

Kecamatan Mandau dan Pinggir merupakan penerima kasus terbesar termasuk pelecehan anak, prostitusi dan pornografi. Dibutuhkan solusi untuk kasus-kasus tersebut karena kasus sangat mengkhawatirkan.

“Untuk menjadikan kota layak anak, ini harus di buat regulasi/payung hukum yang kuat. Dan sudah ada wacana dari Pemerintah Daerah untuk membuat Perda dan Perbup yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Dan kami berharap kepada dewan dapat mendukung program program termasuk ranperda,"ungkap Yusnani.

“Dikota Batam untuk penanganan kasus disesuaikan dengan kebutuhan, untuk penanganan pelaku dan korban P3APPKB bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Polres. Anak-anak yang melakukan kejahatan seksual akan dilakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat, keluarga dan penegak hukum terkait penanganannya. Pelaku bisa saja dimasukkan ke pesantren atau panti sosial atau sesuai dengan kesepakatan”, jelas Roswita.

Diakhir pertemuan Ketua Komisi IV Sofyan bersama Anggota berharap agar diskusi yang dilakukan bisa dijadikan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terhadap penanganan kasus perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Bengkalis.(inf/put)