Puluhan Masa dari MPRR Desak Polda Riau Jemput Paksa Sari Antoni

Kamis,20 Desember 2018 - 18:54:23 WIB

Riauaktual.com - Puluhan orang yang mengatasnamakan Mahasiswa Pejuang Rakyat Riau (MPRR) dan masyarakat Pujud menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Riau, Kamis (20/12/2018) tadi.

Masa mendesak agar Kepolisian Daerah (Polda) Riau segera melakukan penjemputan paksa terhadap Sari Antoni.

Desakan masa aksi ini, terkait oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu itu dua kali mengkir untuk diperiksa atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan buah sawit di Kecamatan Pujud, Rohil.

Masa melakukan orasi dengan meminta keadilan kepada penagak hukum agar betul-betul mengusut perkara yang merugikan para petani sawit di Kecamatan Pujud.

Aksi masa datang membawa dan kertas karton di antaranya bertuliskan 'jemput paksa Sari Antoni'.

Daniel Saragih selaku Koordinator Lapangan (Korlap) mengatakan, kedatangan pihaknya untuk meminta pertanggungjawabannya dan mempertanyakan kejelasan penanganan dugaan penipuan dan penggelapan buah sawit yang melibatkan Sari Antoni.

Masa menilai, perkembangan penanganan kasus Sari Antoni tak kunjung ada perkembangan.

Sari Antoni diketahui berstatus sebagai terlapor dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan buah sawit di Kecamatan Pujud (Rohil), berdasarkan Laporan Polisi No STPL/520/X/2016/RIAU/SPKT tanggal 10 Oktober 2016 silam. Koperasi yang terhubung kepada Sari Antoni kerugian sebesar Rp289 miliar.

''Kami ingin menagih janji, Hadi Poerwanto selaku Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) yang pernah menyampaikan kasus ini segera diproses,'' ujar Daniel.

Pada kenyataannya, setelah saksi-saksi, bukti-bukti diserahkan dan PT Torganda sudah periksa. Sari Antoni tak pernah diperiksa.  

Sepengetahuannya, penyidik sudah dua kali melayangkan surat pemanggilan terhadap Sari Antoni untuk pemeriksaan. Karena tak kunjung ditindaklanjuti, makanya masa MPRR dan masyarakat Pujud menagih janji tersebut.

''Seharusnya setelah dua kali dilayangkan surat panggilan. Seharusnya sesuai KUHP. Dia (Sari Antoni, red) harus dipanggil paksa. Tapi sampai saat ini, Polda Riau belum ada menjemput paksa. Oleh karena itu, kkita meminta polisi menjemput paksanya,'' jelasnya.

Desakan itu, menurut Daniel bukan tanpa alasan. Terlapor Sari Antoni diduga melakukan penipuan dan penggelapan hingga merugikan masyarakat Rohil. Bahkan, keberadaan Sari Antoni, berdasarkan informasi diterima sedang berada di Medan, Sumtara Utara (Sumut).

''Jika Sari Antoni tidak dipanggil dan diproses, kami akan membawa kasus ini ke Mabes Polri,'' tegasnya.

Terpisah, Wahidin sebagai Ketua Koperasi Sejahtera Bersama (KSB),  menyebutkan, pihaknya telah bertemu dengan Kasubdit dan Kanit di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau.

Menurutnya, hasil pertemuan itu, kata Wahidin, mereka berjanji akan menegakkan hukum dalam negara ini.

''Jika dalam tiga hari ini Polda Riau tidak melakukan pergerakan untuk menangkap Sari Antoni. Kami akan melanjutkan perkara ini ke Mabes Polri untuk ditindaklanjuti," ungkapnya.

Perkembangan terbaru, kata Wahidin, mereka (penyidik, red) tidak dapat menjelaskannya. Bahkan, mereka menyampaikan masih memerlukan bukti yang lain.

''Penyidik mengatakan, masih perlu lagi alat bukti yang lain,'' jelasnya.

Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Riau, Kombes Pol Hadi Poerwanto belum memberikan jawaban terkiat desakan untuk menjemput paksa Sari Antoni. Pasalnya ketika dihubungi via selular, dia menyebutkan tengah rapat.

''Saya lagi rapat,'' singkat Hadi.

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan buah sawit ini terjadi sejak tahun 2009 lalu. kasus ini diawali dari kerja sama antara Koperasi Sejahtera Bersama (KSB) dengan Koperasi Karya Perdana (KKP) dalam mengelola buah sawit. Lahan tersebut seluas 7.000 Ha lebih, dan hanya bisa dikelola 1.000 hektare.

Terlapor Sariantoni ketika itu, adalah mitra KSB dalam pengelolaan kebun sawit milik koperasi seluas 1.102 hektare. Namun, Sariantoni hanya memberikan beberapa kali hasil kebun itu kepada koperasi, terhitung sejak Juni 2009 hingga 2018. Sehingga koperasi dinilai telah mengalami kerugian senilai Rp298 miliar.

Namun, Sari Antoni melakukan kerjasama kembali dengan pihak lainnya, yakni PT Torganda. Saat panen, ternyata KKP diduga tidak menyetorkan uang seperti yang diberikan perusahaan sebagai bapak angkat. Sementara penjelasan PT Torganda, uang sudah diberikan seluruhnya. Artinya KKP tidak menyetorkan uang tersebut kepada KSB. Dalam proses penyelidikan kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari pihak pelapor yang jumlah sudah mencapai 16 orang.

Penanganan kasus ini sendiri sebelumnya sudah pernah naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka. Bahkan dalam perjalannya, Polda Riau sempat menghentikan penyidikan dengan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Akan tetapi masyarakat yang tidak terima, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Hasilnya, hakim memutuskan bahwa SP3 dicabut, dan Polda diminta untuk melanjutkan penyidikan tersebut.

Selain itu masyarakat Pujud, Rohil bersama Mahasiswa Pejuang Rakyat Riau (MPRR) pernah melakukan unjuk rasa beberapa waktu lalu. Mereka mendesak Polda Riau untuk mengusut dan menangkap Sariantoni alias Isar. Ketua Koperasi Karya Perdana itu diduga melakukan penipuan dan penggelapan buah sawit di Kecamatan Pujud, Rohil yang mencapai ratusan miiaran rupiah. (HA)