DPRD Pekanbaru Sesalkan Sosialisasi Tower SUTT PLN Tak Komperensif, Sehingga Masyarakat Resah
Riauaktual.com - DPRD Kota Pekanbaru menilai sosialisasi pembangunan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Jalan Garuda Sakti belum dilakukan secara komperensif oleh pihak PT.PLN.
Seperti yang disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amril, Selasa (10/10/2017), ada kebijakan PLN dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan SUTT yang sosialisasinya tidak menyeluruh dan juga tidak komperensif. Kebijakan pembangunan yang dilakukan PLN termasuk kesewenangan terhadap masyarakat.
"Saat ini Terbuktikan? Mereka (PLN, red) mengatakan sudah sosialisasi dengan Ketua RT dan RW setempat, tapi RT dan RW yang hadir hari ini tidak membenarkan hal tersebut, masyarakat juga membantah, ini yang kita sebut kesewenangan," kata Roni seusai hearing yang dilakukan Komisi IV DPRD Pekanbaru, bertempat Kantor DPRD Pekanbaru.
Politisi Golkar ini mengatakan, seharusnya PLN melakukan sosialisasi yang menyeluruh dengan masyarakat. Salah satunya dengan kembali duduk bersama masyarakat.
"Undang masyarakat. Gak hadir juga? Sambung lagi besok, gak hadir juga? Sambung besok, begitu seterusnya. Ini sama sekali masyarakat yang ada terutama tokoh masyarakat tidak dilibatkan," kecewa Roni.
Selain menyinggung sosialisasi, pria yang berasal dari Fraksi Golkar ini juga meminta kepada PLN untuk menerangkan perihal ganti rugi lahan.
"Jelaskan soal ganti rugi. Kalau memang ada kompensasi, sampaikan, berapa, siapa yang pantas menerima, harus ada transparasi dalam sosialisai dan kompensasi," ujarnya.
Menurut Roni, seharusnya PLN bisa menyampaikan sebenarnya. Dan sebenarnya juga masyarakat tidak menghalangi pembangunan tower SUTT, tapi masyarakat hanya mempertanyakan bagaimana nasib tanah lain yang tidak terkena pembangunan dari tapak tower SUTT.
"Ganti rugi tanah, bagaimana dengan tanah lain? Ini harus ditegaskan pihak PLN ke manejeman, perlu ada kebijakan, gak rugi negara karena tanah itu," terangnya.
Disamping itu, Roni menegaskan, DPRD Kota Pekanbaru mendukung program pembangunan SUTT tersebut. Namun dengan catatan masyarakat jangan diabaikan.
"Harus dilibatkan semua pihak, jangan sebatas kecamatan dan kelurahan beres, ini tidak boleh," tandasnya. (Dwi)