Ketua Komisi III Baru Ditetapkan, Mulai Bicara Benahi Pendidikan

Selasa, 05 Juni 2012 - 05:36:00 WIB

Anggota DPRD Pekanbaru, Muhammad Fadri AR (int)

PEKANBARU (RA) - Setelah ditetapkan pimpinan dalam komisi, maka dalam waktu dekat, program Komisi III DPRD Kota Pekanbaru ingin membenahi sektor pendidikan di Kota Pekanbaru. Sehingga, dijadwalkan dalam waktu dekat Komisi III akan memanggil Dinas Pendidikan untuk membicarakan kondisi pendidikan yang ada di Kota Pekanbaru.

"Pertama-tama sekali tentunya yang akan kita benahi adalah sektor pendidikan, maka dalam waktu dekat kita akan lakukan koordinasi dengan Disdik. Dalam koordinasi tersebut nantinya juga kita bahas tentang PPDB (penerimaan peserta didik baru, red) secara online yang dilakukan lagi tahun ini," ungkap Ketua Komisi III yang baru saja terpilih, M Fadri AR ketika ditemui riauaktual.com di ruang rapat Komisi III, Selasa (5/6).

Menurut ketua komisi yang sebelumnya duduk di Komisi II sebagai anggota, tujuan dari koordinasi dengan Disdik Pekanbaru untuk mengevaluasi kondisi pendidikan terutama dalam PPDB secara online. Sebab, dari pengalaman sebelumnya diketahui bahwa sistem penerimaan peserta didik baru secara online menuai banyak protes dari orangtua dan wali murid.

"Karena ini sistem online, maka kita akan tekankan tidak ada lagi pungutan apapun. Baik itu biaya formulir dan biaya lainnya. Kalau ada pungutan, maka itu adalah bentuk sogokkan. Kita tidak mau kasus suap menyuap itu dibudayakan dalam dunia pendidikan, ini tentunya contoh yang tidak baik," kata Fadri.

Ditambahkannya, memang dalam hasil ujian nasional baik tingkat SMA sederajat, SMP dan SD, Kota Pekanbaru termasuk kota yang memiliki nilai terbaik se-Provinsi Riau. Namun dari tingkat kelulusan, Kota Pekanbaru masih banyak tertinggal oleh kabupaten/kota lainnya di Riau.

"Ini yang sangat perlu kita evaluasi, meskipun tingkat personal anak-anak, memang Kota Pekanbaru yang meraih nilai kelulusan paling tinggi, tapi tingkat kelulusan masih tertinggal dari kabupaten/kota lainnya di Riau. Kita akan pertanyakan, apa yang kurang, kalau infrastruktur sekolah swasta misalnya masih kurang, maka akan kita bantu menganggarkannya," tutur Fadri lagi. (RA1)