Mangkir, Nasabah BJB Terancam Ditetapkan Sebagai DPO

Selasa, 05 Juli 2022 | 21:08:01 WIB
Ilustrasi (Net)

Riauaktual.com - Tersangka Arif Budiman terancam ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Pasalnya, nasabah di Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Cabang Pekanbaru menunjukkan sikap tak koorpertifnya dengan mangkir dari panggilan penyidik. 

Pria dikenal dengan nama Arif Palembang sejatinya bakal diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) bersama barang bukti atau tahap II. Yang bersangkutan merupakan tersangka dugaan korupsi kredit macet di bank berplat merah tersebut. 

Pengelola perusahaan CV Palem Gunung Raya, CV Putra Bungsu, CV Hikmah dan CV Putra Wijaya menyandang status pesakitan bersama Indra Osmer selaku Manager Bisnis di Bank BJB Pekanbaru. Terhadap berkas yang bersangkutan juga telah dinyatakan lengkap pada 17 Juni 2022 lalu. 

Atas P-21 itu, proses berikutnya adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dua kali dijadwalkan, proses tahap II tersebut tak kunjung terlaksana. Terakhir, dijadwalkan dilakukannya pada Selasa (5/7).

“Untuk tahap II, perkara itu belum terlaksana,” ungkap Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Bambang Heri Purwanto, Selasa malam. 

Terpisah, Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto menyampaikan, tersangka Arif Palembang tak kunjung datang meski penyidik telah menunggunya hingga sore hari. “Iya (Belum jadi tahap II). Tersangka AB ditunggu sampai tadi sore tak datang,” sebut Sunarto. 

Atas kondisi itu, sambung pria akrab disapa Narto, penyidik mendatangi kediaman tersangka. Akan tetapi, Arif tak ditemukan. "Petugas mendatangi rumahnya, tapi tidak diketahui keberadaannya," terangnya. “ Klo tidak kooperatif, kami keluarkan DPO-nya,” pungkas perwira berpangkat tiga bunga melati.

Diketahui, modus yang dilakukan tersangka Indra Osmer, yang bersangkutan selaku Manager Bisnis Bank BJB Cabang Pekanbaru tahun 2015-2016 memiliki hubungan kedekatan dengan Arif Budiman. Sehingga, terjadi penyalahgunakan kewenangan jabatannya dengan tidak melakukan verifikasi, atas SPK diajukan Arif Budiman secara berulang. 

Pengusutan perkara dilakukan penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/498/XII/2021/SPKT/RIAU tanggal 9 Desember 2021. Atas hal itu, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SPDP) pada 13 Desember 2021.

Penyidik lalu menerbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka pada 4 April 2022 yang lalu, atas nama Arif Budiman alias Arif Palembang. Dia merupakan debitur di bank berplat merah tersebut.

Dalam proses penyidikan, sebanyak 25 orang saksi telah diperiksa. Di antaranya, 15 saksi dari pihak bank, 4 orang saksi dari Kontraktor Sah, 3 saksi dari pihak Sekretariat DPRD Riau, 1 saksi dari Disdik Kuansing, 5 saksi dari pihak yang melalukan penarikan atau pencairan cek, serta saksi Ahli sebanyak 3 orang. 

Selain itu, penyidik juga telah mengantongi hasil audit kerugian negara senilai Rp7.233.091.582, dan mengamankan sejumlah barang bukti. Perbuatan rasuah itu terjadi dalam rentang waktu lebih kurang selama setahun. Yakni, antara tanggal 18 Februari 2015 hingga 18 Februari 2016. 

Dalam melakukan pencairan kredit tersebut CV PB dan CV PGR diduga menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) tidak sah atau fiktif atas kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan di Kantor DPRD Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Pencairan KMKK tersebut masuk ke rekening giro CV PGR dan CV PB, karena menggunakan SPK tidak sah/fiktif dan mengakibatkan kredit macet di bank bjb Cabang Pekanbaru. Hal itu lantaran tidak ada sumber pengembalian dana.

Dengan demikian, maka modusnya menjadi jelas yakni mendapatkan fasilitas KMKK menggunakan SPK tidak sah atau fiktif. Sehingga dana yang seharusnya menjadi sumber pengembalian kepada pihak bank tersebut tidak ada.

Atas perbuatannya, tersangka Indra Osmer dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-undangnya (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo ayat 1 ke 1 KUHP.

Terkini

Terpopuler