Syahril Abubakar : Jangan Pakai Politik Pencitraan

Jumat, 17 Juni 2022 | 11:31:29 WIB
Ketua Umum DPA LAM Ruau periode 2022-2027, Syahril Abubakar

Riauaktual.com - Ketua Umum DPA LAM Riau 2022 - 2027, Syahril Abubakar buka suara terikait Pejabat Pemprov Riau yang menggelar rapat diluar gedung Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), hal ini dikarenakan gedung tersebut dalam keadaan terkunci dan digembok. 

Syahril mengatakan seharusnya ada penyuratan terhadap pihaknya untuk pendataan dan pengambilan aset. Ia mengingatkan, tidak perlu cara yang disebutnya sebagai politik pencitraan dengan menggelar rapat secara berdiri di depan gedung LAM, cukup dengan menyoroti dan memanggil pihak LAM ke Pemprov. 

"Itu cara yang benar, bukan langsung dikasi ke pihak lain, tapi disurati dulu ke kita. Sementara kita menguasai gedung itu bukan hanya gedung, pernak pernik di lembaga adat itu sangat banyak. Maklumlah sudah 5 tahun, kan sedang dihitung oleh inspektorat, yang namanya aset kan perlu dihitung," ujarnya. 

"Saya mohon maaf, tak usahlah Pemprov merendahkan diri, panggil kami kekantor. Tak usah lah pakai politik pencitraan. Tambah ketawa orang nengoknya. Undang kami, nanti kami jelaskan, maunya kita memang seperti ini juga, ya sama sama lah," tambah Syahril. 

Ia menambahkan, dengan pejabat Pemprov yang melakukan hal tersebut, sama dengan menjatuhkan marwah. Dirinya mengaku akan memenuhi apapun panggilan Pemprov Riau. 

"Kalau memang kami tak layak lagi duduk disitu (Lembaga Adat Melayu Riau), kita serahkan baik baik ke pemerintah, bukan ke pengurusan LAM versi lain itu," tukasnya. 

Lebih jauh, Syahril mengatakan, bahwa dalam menjalankan LAM selama periode tersisa, dari januari sampai ke april, meskipun belum ada konflik, namun anggaran LAM tidak dicairkan, dan hal tersebut membuat LAM yang dipimpinnya kesulitan dam mencari pinjama ke pihak ketiga. 

"Kita biayai atas kerjasama kita dengan pihak lain, kita berhutang, itu kan biaya semua, sementara anggaran tak dicairkan, ini kan aneh. Padahal sampai bulan mei tak ada sengketa, tapi kenapa Dinas Kebudayaan menahan dana ini, tanpa ada kejelasan," ungkapnya lagi. 

Syahril mendapat informasi bahwa gubernur Riau yang tidak mengizinkan dana tersebut dicairkan, namun dirinya tidak yakin gubernur Riau se 'dengki' itu. 

"Pegawai sekretariat kita tidak bergaji, orang hari raya dapat THR, dan toko tempat kita berhutang juga sudah menjerit semua. Kalau memang tida suka sama saya, tidak apa-apa, tapi sistem kan tetap berjalan, kan dipertanggungjawabkan," ujarnya. 

"Pengesahan anggaran sudah, sudah termasuk dalam buku lintang, kegiatan sudah dijalankam, tapi sampai dana ini dana tak dicairkan. Memang 5 tahun kedepan ia bersengketa, tapi ya januari sampai april itu, itu murni saya bertanggungjawab sebagai ketua DPH. Bagaimana dengna dana ini, tak mungkin jadi hutang pribadi saya. Sekadang saya berbaik sangka dengan Disbud, tapi jangan terlalu lama. Ini kan urusan administrasi keuangan, ini kan uang negara," pungkasnya. 

Terkini

Terpopuler