Akibat Tower Sutet Resahkan Masyarakat, DPRD Pekanbaru Hearing PLN

 

Tanggal 12 Oktober 2017

 

PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar hearing bersama PT PLN UIP II UPKJS 2 Wilayah Riau dan Riau Kepri, terkait protes pembangunan tower Sutet PLN di tanah warga kawasan Garuda Sakti - Tampan, Selasa (10/10/2017) .

Sejumlah keluhan disampaikan warga, mulai dari tidak adanya sosialisasi, urusan ganti rugi lahan yang tak tuntas.

Kegiatan hearing dihadiri langsung Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga dan Roni Amriel selaku pimpinan rapat serta dihadiri oleh pihak PLN, Pinda Riau, warga RT01/RW09 Garuda Sakti dan anggota DPRD Pekanbaru lainnya. Pihak PLN diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau memaparkan progres pembangunan jalur tower Sutet kepada peserta hearing.

Untuk wilayah Riau sendiri, ada sekitar 3.192 tapak tower yang harus dibangun, namun baru selesai sekitar 2.421 tapak tower. Sedangkan untuk Kota Pekanbaru, jalur transmisi PLN Garuda Sakti - Pasir Putih akan dibangun sebanyak 107 tapak tower namun yang baru selesai sebanyak 78 tapak tower.

Pembangunan tapak tower inilah yang menuai kontroversi di tengah masyarakat, karena adanya penolakan terhadap pembangunan tower dan ganti rugi lahan warga.

Kolonel Indra selaku Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Binda) Riau mengatakan, permasalahan warga Garuda Sakti timbul akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan PLN kepada warga.

"Tugas kami untuk mendampingi seluruh proyek pembangunan pemerintah pusat, termasuk juga bidang infrastruktur listrik. Selain itu, kami juga ditugaskan untuk mengusut siapa saja yang menghambat pelaksanaan pembangunan tower Sutet PLN di kawasan Garuda Sakti. Cuma yang jadi kelemahan, memang sosialisasi yang dilakukan dari pihak PLN terhadap warga sangat minim," beber Kolonel Indra.

14 Maret 2016 lalu, PLN UIP II UPKJS 2 telah melakukan sosialisasi jalur transmisi Garuda Sakti - Pasir Putih kepada warga, melalui undangan yang disebar oleh Camat Tampan. Ada penolakan oleh warga terkait masalah ganti rugi lahan, yang kemudian diproses dan dititipkan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Salah seorang warga, Mahendra mengaku, tidak ada sosialisasi yang dilakukan pihak PT PLN sebelum melakukan pembangunan tapak tower di tanah warga. Hal ini sangat dikecewakan warga, karena timbul kekhawatiran terhadap rasa aman dan keselamatan di pemukiman warga.

"Kami tidak menghalangi pembangunan tapak tower Sutet, karena ini merupakan program pemerintah. Hanya saja, masalah sosialisasi ganti rugi lahan tidak tersampaikan secara baik kepada warga. Selain itu, masyarakat juga dibuat resah karena adanya anggota TNI yang berjaga di lokasi pembangunan tower Sutet. Ini ada apa," ungkap Hendra saat hearing.

Plt Asisten Menejer PLN UIP II UPKJS 2 wilayah Riau Kepri, Sandi Pasaribu mengatakan, pihaknya meminta maaf atas segala ketidaknyamanan warga akibat pembangunan tower Sutet PLN. Pembangunan tower ini demi kentingan masyarakat banyak, jangan sampai ini menimbulkan masalah bagi mereka.

"Kita minta maaf yang sebesar-besarnya kepada warga, ini hanya miskomunikasi aja. Kita akan undang warga untuk melakukan sosialisasi, serta menuntaskan masalah ganti rugi lahan. Sementara untuk masalah kehadiran anggota TNI, ini sudah merupakan protap karena ada MoU yang dilakukan. Kendati demikian, kita akan kondisikan lagi sehingga warga tak perlu takut dan resah," beber Sandi.

Menanggapi permasalahan tersebut Anggota DPRD Roni Amriel mengatakan, ini merupakan tindaklanjut dari hasil kunlap Komisi IV beberapa waktu lalu ke lokasi pembangunan tower PLN. Dirinya berharap, permasalahan ini bisa diselesaikan karena sudah ada solusi yang didapatkan saat hearing berlangsung.

"Untuk regulasi, mereka menuhi perizinan namun proses sosialisasi tidak komprehensif ke masyarakat. Ke depan kita tidak mau ini terjadi, kita minta PLN kembali melakukan sosialisasi ke masyarakat terhadap proses pembangunan tower Sutet dan urusan ganti rugi lahan. Ini harus segera diselesaikan pihak PLN, sehingga pembangunan tower Sutet bisa berjalan lancar, kita sangat mendukung program ini kok," ucap Roni.

Anggota DPRD Pekanbaru Roni Amriel  saat memimpin jalannya hearing

Perwakilan warga memberikan masukan  saat hearing

Pihak PLN saat memberikan jawaban  di hearing

Pihak PLN saat memberikan jawaban  terkait persoalan hearing

Wakil ketua DPRD Pekanbaru Jon Romi Sinaga saat memberikan pendapat di hearing

Cetak