PEKANBARU (RA)- Seperti informasi sebelumnya, Walikota Pekanbaru, Firdaus MT akan menggelar pertemuan bersama Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman pada Pekan ini untuk membahas 'nasib' Pasar Cik Puan.
Namun, padatnya agenda orang nomor satu di Riau tersebut membuat jadwal pertemuan menjadi tertunda.
   
Kabag Humas Pemko Pekanbaru, Alek Kurniawan menyebutkan bahwa jadwal pertemuan Walikota dan Gubri ditunda. Hal ini dikerenakan padanya kegiatan mereka. Kendatipun demikian, pertemuan ini tetap akan dilakukan kerana ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak, khusunya untuk pedagang.
   
"Kita saat ini tengah berkomunikasi dengan SKPD teknis untuk menentukan kapan waktu untuk duduk bersama guna membahas nasib pasar cikpuan. Yang jelas secepatnya akan dibahas karena ini berkaitan dengan masyarakat banyak. Pemerintah tidak mungkin membiarkan hal seperti itu berlarut-larut. Cuma harus ada mekanisme adminstrasi kita selesaikan dengan sebaik-baiknya," jelasnya.
   
Ketika ditanya kapan waktu pasti akan melakukan pertemuan tersebut, Alek menegaskan hal ini belum dapat di pastikan dan harus di cocokkan duhulu dengan agenda Gubri.
   
"Untuk kapannya belum bisa dipastikan. Hal ini tergantung agenda Gubri dan Walikota," paparnya.

Selanjutnya, Alek menjelaskan, sebelum melakukan pertemuan, saat ini Pemko Pekanbaru sedang melakukan pematangan-pematangan administrasi salah satunya bukti kepemilikan Aset. Selain itu juga pematangan administasi kesepakatan-kesepakatan antara Pemko dan Pemprov juga dilakukan.
   
"Pembahasan ini nantinya bagaimana jalan tengah yang harus diambil. Yang jelas ini untuk kepentingan masyarakat," kata Alek.
   
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Walikota Pekanbaru, Firdaus MT mengisyaratkan jika polemik pembangunan pasar Cik Puan diserahkan pembangunannya pada pihak ketiga.
   
"Pada prinsipnya kita setuju-setuju saja untuk membangun pasar itu, kita akan kelola potensi yang ada di pemko, kalau memang kegiatan itu bisa membangun perekonomian masyarakat," ujarnya.
   
Menurut Firdaus, pembangunannya dilakukan tidak dengan menggunakan dana APBD, tapi pembangunannya diserahkan pada pihak ketiga atau dunia usaha. Karena dana APBD hanya sebagai stimulus dalam pembangunan, menurutnya APBD lebih baik digunakan untuk kegiatan sosial saja.
   
"Karena itu akan kebih berguna bagi masyarakat. Aset-aset yang memiiki nilai ekonomis dan bisnis ada baiknya serahkan saja ke dunia usaha, karena akan menghemat APBD kita," ungkapnya.
   
Untuk diketahui, 85 persen pembangunan di Pekanbaru ini dibangun oleh masyarakat dan dunia usaha. Sisanya hanya 15 persen saja yang bersumber dari dana pemerintah.
   
"Maka dana ini harus kita hemat, yakni dengan kebih banyak menggunakannya untuk kegiatan sosial," pungkasnya.
   
Terkait adanya kontrak terhadap rencana pengelolan pasar di serahkan kepada pihak ketiga, walikota menegaskan pihaknya sudah menyusun konsep yang tentunya memikirkan kepentingan para pedagang.