PEKANBARU (RA)- Assessment yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru, saat ini menuai banyak pertanyaan bagi kalangan anggota DPRD Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan, karena BKD dinilai tidak transparan dalam pelaksanaannya, dan ada pula tersangka korupsi yang lolos dari proses administrasi.

Untuk melokalisir banyaknya pertanyaan dan dugaan miring itu, dan tujuannya untuk meluruskan permasalahan, Komisi III mengagendakan memanggil hearing BKD bersama Sekretaris Kota (Sekko) Pemerintah Kota Pekanbaru atau tim assessment untuk dapat menjelaskan persoalan yang terjadi akhir-akhir ini.

"Kami mengundang tim assessment, BKD dan Sekko untuk hearing, insya Allah Jumat ini. Dan ini berkaitan dengan proses assessment yang dilaksanakan oleh BKD," kata Ketua Komisi III Ir Nofrizal MM.

Dalam hearing nantinya, kata Nofrizal, akan mempertanyakan sistematika perekrutan itu seperti apa, penilaian itu bagaimana, terus rekam jejak dari peserta assessment itu seperti apa pula penilaiannya.

"Tentu orang yang meniti karir itu jelas, dimulai dari bawah A sampai Z di Pekanbaru, tahu-tahu nanti dikalahkan dengan orang lain yang baru datang, jadi ini harus jelas. Surat sudah disiapkan, mudah-mudahan sampai ke yang bersangkutan," ujar Nofrizal.

Ditambahkan anggota Komisi III lainnya, Fikri Wahyudi Hamdani SSos, agenda hearing ini memang sudah lama. Sesuai dengan UU nomor 17 tahun 2014 tupoksi DPRD sebagai pengawasan, untuk pembuktian mana yang benar dan mana yang salah.

"Nanti akan ketahuan seperti apanya dan masyarakat juga bisa tahu. Apapun yang dilakukan oleh Satker berdampak besar bagi masayrakat. Karena memang kami melihatnya kinerja dari BKD ini tidak becus, dan perlu dipertanyakan semuanya. Mulai dari lelang lurah, dan honorer K2 yang belum beres, serta ditambah lagi soal assessment ini yang menimbulkan banyak pertanyaan," kata Fikri.

Untuk itu, Fikri meminta sesegera mungkin walikota melakukan evaluasi kepanitiaan assessment ini. "Dan ini harus segera disikapi," tegasnya.

Fikri juga melihat kinerja Azharisman Rozie sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pekanbaru belum maksimal. Bukan pada segi assessment semata, melainkan kinerja lainya.

Laporan : rik