PEKANBARU (RA)- Belum tuntasnya persoalan honorer K2 Pemerintah Kota Pekanbaru pasca hearing pekan lalu, Komisi III DPRD Pekanbaru menduga kuat adanya praktik percaloan dalam pengurusan berkas honorer K2 di lingkungan Pemko.

Untuk itu kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru Komisi III meminta untuk transparan dalam pengurusan berkas dari 432 yang diusulkan yang saat ini menyisakan 430 lagi.

"Kami minta supaya BKD segera menuntaskan pemberkasan  honorer K2 ini," kata Ketua Komisi III Ir Nofrizal MM.

Di tempat yang sama, anggota Komisi III lainnya Jhon Romi Sinaga SE, menegaskan bahwa dari awal dirinya mengaku tidak pecaya dengan Kepala BKD Pekanbaru Azharisman Rozie, karena ketika menyampaikan soal honorer K2 daam hearing dengan Komisi III beberapa waktu lalu, tidak disertai dengan data kongkrit.

"Hal ini menimbulkan kecurigaan, dan kami khawatir mengapa dari 432 yang diusulkan sejak 30 November baru dua yang lulus sampai kini, sementara 430 lagi digantung. Jujur saya khawatir ada calo dalam pengurusan berkas yang disebut-sebut tidak lengkap ini, maka kami minta datanya dari BKD," tegas Romi.

Apalagi, ditambahkan Romi, ada laporan salah satu honorer K2 yang menyebutkan sudah melengkapi seluruh berkas, namun sekarang nasibnya belum ada kejelasan. "Ini tentu menjadi masalah, ada apa? Tentu kami selaku mitra mempertanyakan sesuai dengan tupoksi kami," kata Romi lagi.

Romi juga menyampaikan kepada  honorer K2, jika ada yang merasa tidak puas dan ada oknum yang meminta sejumlah uang untuk kelancaran pengurusan berkas K2 ini untuk tidak segan-segan melaporkan juga ke Komisi III. "Kita akan proses dan akan minta pertanggungjawaban dari BKD. Apalagi ini soal nasib dan masa depan  honorer itu sendiri kami siap mengawasi kinerja BKD itu," sebut politisi PDI-P ini.

Sementara itu, dikonfirmasi Kepala BKD Pekanbaru Azharisman Rozie melalui selulernya, menyebutkan soal data honorer yang belum lengkap itu bisa ditanyakan langsung ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang diklaimnya tidak ada persoalan.

"Soal ini bisa ditanya langsung ke BKN, artinya semua tidak ada persoalan. Buat apa mereka data itu karena dalam hearing juga sudah saya sampaikan dan semua kekurangan itu akan dilengkapi oleh para  honorer K2 itu sendiri dan difasilitasi oleh BKD. Jadi ini tidak ada persoalan," tegasnya.

Soal dugaan ada calo dalam pemberkasan, Rozie menjelaskan bahwa pihaknya menjamin tidak ada calo dalam pemberkasan. "Tapi kalau ada anggota saya yang terlibat soal calo-mencalo laporkan kepada saya dan langsung saya surati Walikota untuk menonjobkannya," ungkapnya.

Untuk itu, Rozie minta kepada Dewan Komisi III untuk bersabar. Karena semua dalam proses. "Kalau banyak anggota dewan itu bercuap-cuap persoalan ini saya tidak berkonsentrasi jadinya, pekerjaan saya banyak. Biarkan saya bekerja dahulu. Sekarang ini tinggal dari BKN, mana yang kurang nanti dilengkapi," tuturnya dengan nada tinggi.

Laporan : rik